by

Untung Maryono Minta Bima Tidak Tergesa Berhentikan Dirut PDAM

Kota Bogor – bogoronline.com
Terkait adanya aksi demo karyawan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor beberapa waktu lalu. Yang menuntut Dirut PDAM Untung Kurniadi agar segera mundur dari jabatannya, Terus menjadi perhatian berbagai pihak. Ketua DPRD Kota Bogor, Untung W Maryono mengatakan, pemberhentian Dirut PDAM, Untung Kurniadi seha­rusnya tidak ber­belit-belit dan bermasalah seperti saat ini. Karena sebenarnya Walikota bisa memper­gunakan hak prerogatifnya, sebuah wewenang yang melekat kuat pada seorang Walikota sebagai owner perusahaan BUMD di Kota Bogor.
“Walikota itu memiliki hak preogratif, Jadi gunakan saja hak nya itu, baik mengangkat direksi maupun memberhentikan direksi di BUMD,” kata Untung ketika di hubungi melalui saluran seluler, Pada (26/2/16).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, Lang­kah yang dilakukan Walikota Bogor, Bima Arya seharusnya tidak perlu berbelit-belit. Pas­alnya apabila ingin melakukan pemecatan terhadap Dirut PDAM Kota Bogor, Walikota Bo­gor sudah mempunyai hak preogratif. “Hak Preogratif adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyara­kat menurut hukum yang ber­laku,” jelasnya.
Terkait adanya surat yang dilayangkan oleh Walikota bernomor 800/665-Adekon, tertanggal 24 februari 2016, perihal permohonan pertimbangan pemberhentian Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Untung menjelaskan bahwa Komisi DPRD Kota Bogor yang menga­tasi bidang Perekonomian dan Keuangan, serta Komisi D telah menyelesaikan surat pertimbangan tersebut. “Nanti kalau sudah sampai di Kota Bogor, saya akan bahas dan menandatangani hasil kajian dua Komisi di DPRD yang melakukan pembahasan terhadap surat tersebut,” ucap Untung.
Menurut Untung, Walikota bisa memberhentikan direksi atas pertimbangan Badan Pengawas, jadi tidak perlu menunggu pertimbangan DPRD, karena DPRD itu hanya mendengar bukan memberikan pertimbangan. Bukan itu saja, surat yang dikirimkan Walikota itu hanya pemberitahuan, karena di isi surat juga sudah dijelaskan pada poin ke tiga sudah diputuskan bahwa Walikota memberhentikan Dirut PDAM Tirta Pakuan, kenapa harus meminta pertimbangan lagi kalau memang sudah di putuskan seperti itu. “Kenapa harus meminta pertimbangan lagi ke DPRD, kan dalam surat sudah sangat jelas bahwa Walikota Bogor Bima Arya sudah memberhentikan Dirut PDAM. Jadi gunakan saja hak preogratif Walikota dong, kecuali dalam isi surat itu belum dinyatakan atau diputuskan pemberhentian Dirut PDAM. DPRD hanya diminta mendengarkan saja, maka saya akan mendengarkan saja nanti keputusan dari Walikota itu,” jelasnya.
Untung pun meminta agar permasalahan pengambilan keputusan soal pemberhentian Dirut PDAM tidak dilemparkan bola panasnya ke DPRD, karena pada saat dulu mengangkat Direksi di BUMD yang ada di Pemkot Bogor, Walikota sama sekali tidak meminta pertimbangan dari DPRD. “Walikota mengangkat atau melantik Direksi PDPPJ, PDJT maupun PDAM, semuanya tidak meminta pertimbangan DPRD, naah kenapa sekarang pas mau memberhentikan minta pertimbangan kepada kami. DPRD tidak akan mengirmkan surat balasan apapun kepada Walikota, karena soal pemberhentian itu merupakan kewenangan hak preogratif Walikota yang tidak perlu meminta pertimbangan apabila sudah mengeluarkan keputusan secara sendiri,” tandasnya.
Terpisah, Dirut PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Untung Kurniadi mengatakan, hingga hari ini saya belum menerima SK pemberhentian sebagai Dirut PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. “Saya juga baru mendengar dari rekan-rekan wartawan bahwa Walikota sudah mengumumkan pemberhentian saya sebagai Dirut. Saat ini saya belum bisa mengomentari kebijakan yang diambil Walikota. Sebagai anak buah, saya tetap akan loyal dan fatsun kepada Walikota sebagai atasan saya,” ungkap Untung.
Untung juga menilai, yang jelas tidak elok jika seorang kepala daerah mengumumkan sebuah keputusan, sedangkan keputusan itu sendiri masih dalam proses. Lalu untuk apa Walikota memohon pertimbangan kepada DPRD, jika keputusan sudah diambil. Ini berpotensi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. “Bagi saya jabatan dan kekuasaan itu bukan sesuatu yang perlu dipertahankan mati-matian. Itu hanyalah titipan dari yang maha kuasa. Hanya saja ada sesuai ketentuan UU nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jo Permendagri nomor 2/2007 jo Perda Kota Bogor no 17/2011 jo Perwali nomor 49/2013 jo Perwali no 73/2015 tentang organ kepegawaian PDAm. Pemberhentian direksi ada mekanismenya. Tidak ada satu pun persyaratan tersebut terpenuhi, Dan sebagaimana tuntutan karyawan saya hanya menjalankan peraturan Walikota saja,” pungkasnya.(bunai)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed