by

Nah, Untung Kurniadi Belum Menerima SK Pemecatan

Kota Bogor – bogoronline.com
Setelah di umumkannya secara resmi pemberhentian Dirut PDAM Untung Kurniadi sesuai dengan SK Walikota bernomor 880.45-20 tahun 2016 tentang Pemberhentian dengan hormat saudara Untung Kurniadi, ST sebagai Dirut PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dan ditandatangi Walikota Bima Arya pada Selasa, 1 Maret 2016, mendapat tanggapan dari mantan Dirut PDAM Untung Kurniadi.
Untung mengatakan, terkait langkah yang diputuskan oleh Walikota terhadap dirinya. Ia mengungkapkan bahwa sampai hari ini belum mendapatkan maupun menerima SK Walikota terkait pemberhentian nya sebagai dirut.
“Sampai hari ini saya belum menerima SK pemberhentian itu, jadi saya belum bisa berkomentar banyak, Malah hari ini saya berencana akan mengajukan cuti selama dua minggu kedepan, karena saya juga masih karyawan PDAM apabila belum menerima SK tersebut,” katanya.
Untung menambahkan, Walikota memiliki hak untuk bertindak, Membuat kebijakan maupun memutuskan sesuatu hal, Jika langkah Walikota bertindak sesuai dengan etika maka sah-sah saja, dan sampai saat ini, Untung juga mengaku belum berpikir akan mengajukan langkah hukum ataupun melayangkan gugatan kepada Walikota.
“Saya akan pelajari dulu SK dari Walikota tersebut, Jadi belum kepikiran akan mengambil langkah hukum apa kedepannya,” tambahnya.
Karena belum menerima SK Walikota itu, Maka posisi dirinya masih sebagai anak buah Walikota, dan saya akan loyal serta fatsun kepada Walikota. Tapi jika SK itu sudah ada, diharapkan untuk segera dikirimkan kepadanya, dan keputusan itu seharusnya diserahkan langsung kepada saya, bukan di umumkan terlebih dahulu,
Tindakan tegas dari walikota untuk menyelesaikan permasalahan internal di PDAM Ketika ditanyakan, apakah saat kisruh di internal PDAM terjadi, Walikota memberikan kewenangan penuh kepada Dirut sebagai pemimpin PDAM untuk menyelesaikan berbagai permasalahan internal itu, Untung menjelaskan bahwa ia saat itu pernah oleh Walikota dan ditanyakan terkait informasi maupun adanya aksi demontrasi.
“Saat itu saya sudah menjelaskan bahwa perselisihan hubungan industrial itu diatur didalam undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 167 ayat 1 dan 2 tentang perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan dengan cara mediasi atau diproses sesuai ketentuan undang undang. Saya juga menjelaskan bahwa ada beberapa tahapan penyelesaian hubungan industrial apabila menyangkut masalah kesejahteraan, bahkan aksi mogok juga ada aturannya, tetapi semua aturan tersebut tidak dilakukan oleh karyawan yang melakukan aksi demo, sampai kewenangan saya juga tidak ada untuk menyelesaikan semua permasalahan internal, dan yang ada adalah Walikota mengambil alih sampai mengeluarkan SK pemberhentian terhadap saya,” jelasnya.
Semua permasalahan yang terjadi di PDAM juga sudah disampaikan kepada Walikota, dan Walikota juga sudah meminta pertimbangan ke berbagai pihak, sehingga akhirnya keputusan itu diambil dengan diakhiri membuat SK walikota. Padahal untuk menyelesaikan permasalahan di internal itu ada berbagai cara, Diantaranya dengan memulihkan kewenangan Dirut untuk memberikan pembinaan, Baik memberhentikan maupun mengangkat karyawan, atau bisa juga menyerahkan masalah ini kepada pimpinan perusahaan, Tetapi Walikota hanya meminta masukan saja, dan semua masukan sudah diberikan, Sampai akhirnya Walikota mengambil keputusan final.
“Setiap kebijakan ada konsekwensi dan resikonya, apabila kebijakan itu sudah tepat dan sesuai, Maka tidak perlu takut menghadapi proses hukum apapun. Kita lihat saja nanti, karena saya ingin membaca dulu SK Walikota nya yang katanya akan diberikan kepada saya secepatnya,” pungkasnya.(bunai)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *