Diberi Jatah Satu Kasus Korupsi di 2016 Kasus RSUD Leuwiliang Jadi Prioritas

Cibinong – Kasus dugaan penggelembungan atau mark-up, pembangunan ruang inap di RSUD Leuwiliang mendapatkan perhatian serius dari tim penyedik Kejaksaan Negeri Cibinong.
Hal ini dikarenakan, pada tahun 2016 ini Kejaksaan Negeri Cibinong di APBN hanya diberikan satu jatah menuntaskan kasus dugaan korupsi.

“Kasus di RSUD Leuwiliang itu masuk skala prioritas kami, saat ini kami masih menunggu hasil audit investigasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Jabar, untuk menghitung kerugian di proyek tesebut,” kata Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Cibinong Satria Irawan, kepada wartawan Senin (04/04).

Satria menjamin, ketika hasil perhitungan kerugian dari BPKP keluar, pihaknya akan langsung melakukan penyidikan kembali. “Intinya bakal ada lanjutan lagi, jadi tak benar, kami mendiamkan kasus ini, karena perhitungan kerugian dari BPKP ini menjadi dasar,” tegasnya.

Kasus dugaan penggelembungan anggaran pada proyek pembangunan ruang rawat inap di RSUD Leuwiliang ini berhasil dibongkar Kejaksaan Negeri Cibinong pertengahan tahun 2015 lalu.
Proyek yang nilainya mencapai Rp 14,4 miliar ini, diduga merugikan negara sebesar Rp 2,3 miliar.

Anggaran pembangunan ruang inap ini bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2014 lalu.
Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Cibinong sudah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yakni Helmi Adam, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Gerid Alexander David, Direktur PT Malanko yang merupakan kontraktor penyedia jasa.

Keduanya dianggap melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan melakukan sub kontrak dengan dua perusahaan lain untuk memasang tiang pancang, PT Pantoville dan instalasi listrik ke PT Cahaya Prima Elektrida.

Ketua Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) M. Sinwan, MZ, meminta penyidik membongkar atau mengungkap siapa aktor intelektual dibalik terjadinya mark-up anggaran pembangunan ruang rawat inap di RSUD Leuwiliang.

“Kita berharap, langkah tegas Korp Adhiyaksa ini jangan hanya membidik pelaksana dan kontraktor pelaksananya saja, tapi penyidikan harus mengungkap siapa aktor intelektual dibalik kasus yang merugikan keuangan daerah itu,” kata Sinwan, kepada Jurnal Bogor. (zah)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *