Sidang Pasar Pafesta Diputus Ontslag, Pelapor Anggap Tidak Mendapatkan Keadilan

Cibinong-bogoronline.com- Sidang putusan perkara pemalsuan akte no 3 tahun 2008 tentang penyertaan modal yang melibatkan PT.Guna Persada (PT.GP) dan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Perumahan (YKPP) dalam pembangunan Pasar Pafesta Cisarua yang dilakukan oleh dua terdakwa yaitu Farid Muhidin dan Mohammad Adin Setiawan, dinilai pelapor tak berlandaskan azas keadilan hukum. Sidang putusan yang diketuai oleh majelis hakimnya diketuai oleh Joni tersebut menyatakan ontslag van vervolging.

Meski perbuatan yang disertakan dalam BAP perkara tersebut terbukti, namun PN Cibinong memutuskan perbuatan tersebut bukan bagian dari pidana. Sehingga pemilik tanah SHGB No.9/Cisarua dan SHGB No.11/Cisarua Kabupaten Bogor atas nama PT.Cibulan Utama International (PT. CUI) seluas 3,4 hektar, Edward Bunjamin merasa tidak mendapatkan keadilan atas putusan majelis hakim tersebut.

Edward mengungkapkan, fakta di persidangan, Notaris yang dianggap oleh para terdakwa adalah pihak yang membuat akta penyertaan modal nomor 3 tahun 2008, sudah jelas-jelas notarisnya selaku saksi menyatakan tak pernah mengeluarkan produk akta penyertaan modal tersebut.

“Pernyataan akta tersebut palsu oleh notaris dalam persidangan sebulan yang lalu itu tidak diulas. Akta ini yang menjadi persoalan pokok perkara. Kenapa dengan majelis hakim PN Cibinong?,” ungkap Edward, kemarin.

Ruslan selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut mengatakan, atas putusan ontslag ini pihaknya akan melakukan kasasi, karena dinilai ada kejanggalan dalam ketidaksepemahaman pandangan hukum dengan Hakim Majelis ini.

“Notaris yang tertera dalam pembuatan akte bermasalah itu dihadirkan sebagai saksi, dan menyatakan tak pernah mengeluarkan akta penyertaan modal antar PT tersebut. Sudah ada hasil lab polisi juga yang menyatakan tandatangan diakta tersebut non identik juga, ini diputus ontslag, makanya kami akan melakukan upaya kasasi ke MA,” kata Ruslan.

Lebih lanjut ia menerangkan, selama jalannya persidangan ini, saksi-saksi juga membenarkan bahwa selama 2008 akta yang non identik alias bertandatangan palsu itu dibawa-bawa kedua terdakwa untuk mengurus sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

“Beberapa saksi dari BPN membenarkan bahwa selama ini akta no 3 tahun 2008 tersebut dibawa terdakwa dalam melakukan permohonan pengajuan pengalihan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) maupun Izin Penggunaan Peruntukan Tanah (IPPT) atas lahan PT. CUI tersebut. Berarti kedua terdakwa tersebut selama ini menggunakan akta palsu tersebut dalam proses administrasi pertanahan di BPN, maupun perizinan untuk bidang usaha,” terangnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya memiliki payung hukum, dan akan melakukan kasasi dalam waktu dekat ini. “Minggu ini kami akan ajukan kasasi ke Mahkamah Agung, supaya kebenaran materil dalam perkara ini terungkap bukan pada pertimbangan putusan untuk salah satu pihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Humas PN Cibinong Bambang Setiawan ketika dikonfirmasi menyebutkan, jika kedua terdakwa itu terbukti sebagaimana dalam dakwaan, namun demikian perbuatan tersebut bukan merupakan tindakan pidana tapi menyangkut keperdataan.

Ia juga menyebutkan, bahwa perkara yang didakwa melakukan pemalsuan tersebut diputus onstlag berdasar pada beberapa point yang memang ada selama persidangan perkara ini digelar.

“Surat pernyataan modal yang diduga palsu tersebut dihadirkan dalam persidangan dua versi, yakni dari hasil lab Mabes Polri yang menyatakan non identik dan ada yang tidak menjalani labkrim dalam akta pernyertaan modal yang sama,” kata Bambang.

Lebih lanjut ia menerangkan, terlepas keabsahan atas akta-akta tersebut, tapi memang akta itu digunakan untuk kepentingan bisnis sejak 8 tahun lalu. pihaknya melihat perkara yang sudah mejalani puluhan persidang ini ‘salah kamar’.

“Akta yang dimasalahkan tersebut telah digunakan untuk keperluan bisnis semenjak 2008 lalu, makanya kami tarik kesimpulan dalam putusan perkara ini masuk dalam perkara keperdataan antara pelapor Edward dan terlapor Adin berserta Farid,” terangnya.

Menurut Bambang, perkara ini juga sudah diajukan secara perdata di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. “Masalah ini sudah pernah digugat oleh PT. Cibulan Utama di PN Jakpus, namun kini telah dicabut,” tukasnya. (di)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.