by

Eko : Oktober Harus Ada Wabup

Cibinong-bogoronline.com-Masih alotnya pengisian Wakil Bupati Bogor yang digagas oleh anggota DPRD Kabupaten Bogor dan terkesan ditulur-ulur, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor Eko Saeful Rohman angkat bicara. Menurutnya, bulan Oktober tidak ada kata lain selain Wabup harus terisi.

“Tidak adanya Wabup ini sudah terlalu lama ditunda-tunda, sebenarnya aturan sudah jelas, sudah ada tatib dan tatib sendiri rujukannya kan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, jadi kalau alasannya takut cacat hukum dan sebagainya sehingga mengirimkan lagi surat ke Gubernur untuk meminta petunjuk, saya kira itu tidak perlu. Dan Tatib itu sudah tertata dengan baik, hanya tinggal kemauannya saja,” kata Eko kepada bogoronline.com, Senin (22/08).

Dengan tidak adanya Wabup, bahwa korelasinya selama dua tahun Pemkab Bogor mendulang Silpa yang mencapai angka diatas Rp 1 trilyun. “Nyatanya tidak ada Wabup Silpa tinggi, pemerintahan tidak berjalan secara optimal dan maksimal. Terlepas alasannya itu efisiensi atau over. Inilah dampaknya ke masyarakat,” ungkapnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor ini menambahkan, pihaknya mendorong kembali agar kekosongan Wabup segera diisi. “Oktober harus terisi, itu tertuang dalam paripurna. Kalau 50 anggota DPRD setuju ngapain lagi dihambat,” imbuhnya.

Ketua Fraksi Gerindra Muhammad Rizky kepada wartawan juga menegaskan, sikap partainya bahwa kursi Wabup yang kosong harus segera diisi lewat Panitia Pemilihan yang harus terbentuk bulan Agustus 2016 ini.

“Pokoknya bulan ini panitia pemilihan harus segera terbentuk untuk mengisi wakil bupati yang kosong,” tegasnya.

Terkait tudingan bahwa anggota DPRD tak solid untuk mengisi wakil bupati, Rizki menampiknya dengan tegas. “Kata siapa di Dewan tidak solid dan tidak konsisten. Justru ini akan ada bamus lagi dan kami sudah tegas untuk segera dibentuk panlih dan kami tetap konsisten kalau perlu interupsi lagi di ruang sidang,” ujar politisi muda Partai Gerindra ini.

Dalam kesempatan itu, Rizky menambahkan bahwa DPRD sudah tidak ada kata lain untuk isu politik yang sudah terlalu lama didiamkan. “Pokoknya wabup harus diisi secepatnya. Itu saja tidak ada kata lain,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kabupaten Bogor Ruhyat Sujana mengungkapkan kegeramannya atas tingkah polah para anggota dewan yang tak kunjung menemukan titik temu dalam mengisi kekosongan Wabup. Menurutnya, hal ini karena gagal paham dan kegagalan dalam musyawarah.

“Belum terisinya posisi Wabup hampir setahun lebih menjadi catatan dan preseden buruk akan proses tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor, selain itu menjadi potret kegagalan paham dan kegagalan bermusyawarah padahal aturannya sudah jelas tapi terkesan dipersulit karena diindikasikan ada kepentingan-kepentingan tertentu,” kata Ruhiyat.

Padahal menurutnya, proses pengisian tersebut menjadi bagian amanat Undang-Undang, sehingga dengan adanya pembiaran ini menjadi pengkhianatan terhadap konstitusi atau UU. “Negara ini berdiri bukan baru kemaren sore jadi segala bentuk peraturan sudah dibuat dan disusun jadi aturannya sudah ada, permasalahnnya adalah tidak ada kemauan keras dari Bupati dan DPRD,” tegasnya.

Disisi lain, kata Ruhiyat, pengisian Wabup ini bukan persoalan kondusif atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan Pemkab Bogor, faktanya sampai hari ini perintahan tidak maksimal dalam menjalankan roda pemerintahannya. “Banyak potret kegagalan yang terjadi. Alasan wakil Bupati nantinya akan membebankan APBD itupun alasan yang tidak subtansi, faktanya dua tahun berturut-turut ada anggaran yang tidak digunakan yang berdampak SiLPA,” imbuhnya.

Aktivis yang kerap menyuarakan aspirasi masyarakat kecil ini menekankan, jika pengisian Wabup tersebut tidak dijalankan maka pihaknya akan mengajukan gugatan classaction. “Kami akan melakukan kecaman dan gugatan jika saja masalah Wabup ini tidak segera terselesaikan, karena hal ini kami anggap telah melalaikan amanat Konsitus,” tukasnya. (di)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed