by

Pemkab Bogor Diguyur Banprov Jabar Rp 700 Miliar

CIBINONG- Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat kucuran dana segar dalam bentuk bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada APBD Perubahan 2016 ini, dengan total mencapai Rp 770,3 miliar.

Saat ini, menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan bankeu itu masih dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“Harusnya bankeu ini masuk dalam APBD 2016 murni. Tapi karena baru masuk setelah APBD kita diketok palu, maka baru bisa digunakan pada perubahan,” kata Iwan kepada BogorOnline.com, Senin (15/8).

Iwan menambahkan, ada penambahan besaran bankeu pada APBD 2016 Perubahan, yakni naik 3,2 persen dari jumlah sebelumnya Rp 746,1 miliar.

“Sekarang kita masih bahas dulu. Tapi sepertinya bantuan itu tidak digunakan untuk program pengerjaan fisik. Karena waktu sepertinya tidak mencukupi pada sisa tahun anggaran berjalan ini,” katanya.

Pemasan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD (KUPA) 2016 sendiri masih alot lantaran menyisakan defisit Rp 288 miliar lantaran naiknya plafon anggaran pada sektor belanja langsung dan tidak langsung, meski Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksi naik.

“Belanja langsung naik 9,87 persen dari sebelumnya Rp 3,7 triliun menjadi Rp 4,08 triliun atau bertambah Rp 367,2 miliar. Sementara belanja tidak langsung, naik 4,10 persen dari Rp 3,2 triliun menjadi 3,4 triliun atau bertambah Rp 135,06 miliar,” tukas Politisi Gerindra itu.

“Kalau pendapatn daerah, ditarget naik 4,29 persen dari Rp 5,7 triliun menjadi Rp 6,04 triliun naiknya sekitar Rp 248 miliar. Nah, PAD juga ditarget naik 3,21 persen dari Rp 2,006 triliun jadi Rp 2,070 triliun,” lanjutnya.

Meski begitu, kata Iwan, masih ada defisit yang mesti dibuat berimbang atau nol-nol antara belanja dan pendapatan. “Ya kita juga masih mikirin supaya nol-nol. Mungkim dilihat dari program yang secara waktu tidak memungkinkan untuk dikerjakan dalam sisa waktu yang ada, ya dicoret dulu. Dianggarkan dalam APBD 2017 saja,” tegasnya.

“Semoga saja dengan naiknya belanja langsung itu SKPD bisa menggunakannya dengan maksimal. Kalau tidak potensi anggaran tidak terpakai (SILPA) bisa bengkak lagi,” pungkasnya. (Cex)

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed