Cibinong – bogoronline.com – Ratusan kepala desa di 39 kecamatan berharap Pemerintah Kabupaten Bogor, kembali mengucurkan anggarannya, untuk pengadaan kendaraan atau mobil siaga. Pasalnya, pembagian yang dialokasi tahun 2015 lalu hanya untuk 128 desa saja.
“Mobil siaga itu sangat kita butuhkan, makanya kita berharap Pemerintah Kabupaten Bogor, mengucurkan anggaran lagi di tahun ini,” kata Kepala Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur Saripudin, Kamis (01/09).
Saripudin mengangap, pembagian mobil tahun 2015 lalu kurang adil, karena ada beberapa desa yang telah mendapatkan bantuan dari CSR perusahaan, seperti di wilayah timur malah mendapatkannya.
“Seharusnya, desa yang belum memiliki kendaraan operasional atau siaga yang diprioritaskan. Kami pun mempertanyakan parameter yang digunakan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) memberikan bantuan ke 128 desa pada tahun 2015 lalu,” ungkapnya.
Kepala Desa Cibeuteung Udik, Kecamatan Ciseeng, Bambang, mengatakan hal senada.
buy penegra online https://www.evergreenbeauty.edu/wp-includes/SimplePie/Net/php/penegra.html no prescription
Ia mengaku tak akan meminta bantuan, jika seandainya desa memiliki uang yang cukup untuk membeli mobil,” katanya.
Sama dengan Sarifudin, Bambang juga menyesalkan, ada desa yang mendapatkan bantuan kendaraan siaga hingga dua unit, satu bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, satunya lagi dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Kami bukannya iri, tapi seyogyanya, jika sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, janganlah, kan kasihan desa lainnya yang sama sekali belum memiliki kendaraan,” ungkapnya.
Kepala BPMPD Deni Ardiana sebelumnya pernah mengatakan, desa-desa yang belum mendapatkan jatah mobil siaga akan dibantu. “Namun semuanya itu tergantung dari kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Mantan kepala Bagian Administrasi Pemerintahan mengatakan, kemungkinan besar anggaran untuk pengadaan kendaraan operasiolan bagi 289 desa yang belum mendapatkan jatah dimasukan dalam APBD perubahan tahun 2016 mendatang.
“Sebelumnya memang sudah ada rencana 417 desa mendapatkan jatah kendaraan operasional, namun karena anggaran yang dimiliki pemkab terbatas, untuk tahap pertama hanya 128 desa saja dibantu,” pungkasnya. (Iwan S. Pamungkas)
