BogorOnline.com, CIBINONG- Komisi I DPRD Kabupaten Bogor mendorong Bupati Nurhayanti serius memberantas pungutan liar (pungli), seperti tim Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) yang dibentuk Presiden Joko Widodo.
Ketua Komisi I, Kukuh Sriwidodo mengungkapkan, ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masuk dalam rapor merah dan patut dimonitor dalam urusan pungli.
buy grifulvin online https://mb2dental.com/wp-content/uploads/2022/09/jpg/grifulvin.html no prescription
“Badan Perizinan, RSUD, Kantor Urusan Agama (KUA), Satpol PP, Inspektorat, Diskominfo, soal BTS hingga kecamatan, patut dipantau. Bupati jangan ngomong doang,” kata Kukuh, Selasa (18/10).
Hampir semua SKPD, kata dia, yang berkaitan dengan pelayanan. Terutama DLLAJ teemasuk Dinas Tata Bangunan.
“Karena memang harus sejalan dengan Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi,” tukas Kukuh.
Bahkan, kata Kukuh, pungli di seluruh Indonesia, jika dikumpulkan bisa lebih besar daripada APBN.
Pemkab Bogor sendiri telah menjatuhkan sanksi terhadap 12 PNS hingga September 2016 karena kedapatan mengambil keuntungan pribadi menggunakan jabatannya. Tiga diantaranya pun telah diberhentikan. (Cex)
