Kursi Wakil Bupati Memang Sengaja Dibuat Kosong

Cibinong-bogorOnline.com-Kekosongan kursi wakil Bupati Bogor yang hampir dua tahun tak terisi, memang diseting sedemikian rupa agar tak seorangpun menikmati sisa jabatan tersebut. Pernyataan tersebut dilontarkan Hendrayana selaku mantan sekretaris partai koalisi kerahmatan pendukung pasangan Rachmat Yasin-Nurhayanti ketika ditemui dikantornya, kemarin.

“Memang tidak ada good will (niatan baik-red) dari partai koalisi, dan sudah diatur sedemikian rupa agar kekosongan wakil Bupati tidak terisi, karena masing-masing partai peserta koalisi punya kepentingan yang berbeda,” tutur Hendrayana.

Politisi Partai Hanura yang juga duduk di Komisi II DPRD Kabupaten Bogor ini menegaskan, jika partai yang memiliki banyak perwakilan di legislatif lah yang sarat memiliki kepentingan atas kursi wabup, sehingga dibiarkan kosong. “Partai besar seperti PPP dan Partai Golkar lah yang berperan sangat vital terisi atau tidaknya wabup. Partai besar lainnya seperti PDI Perjuangan kan bukan bagian dari koalisi,” tegasnya.

Menurutnya, jika pendamping Bupati Nurhayanti ini diisi oleh salah satu partai yang tergabung dalam koalisi, maka tidak menutup kemungkinan bakal dijadikan “ajang” menuju Pilkada 2018 mendatang. “Itulah yang menjadi ego masing-masing partai. Dan ini sama sekali tidak mencerminkan kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Sekretaris koalisi Kerahmatan Iswahyudi ketika dimintai tanggapannya terkesan menghindar dari sejumlah awak media. “Jangan sekarang, nanti saja saya mau rapat lagi,” kata Iswahyudi sambil berlalu usai rapat paripurna di gedung Serbaguna II komplek perkantoran Pemkab Bogor.

Sementara itu, pengamat kebijakan pubik, Yusfitriadi mengatakan, ketika berbicara regulasi umumnya bahwa wabup itu mempunyai dua peran di dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. “Peran pertama wabup itu sebagai pengganti Bupati ketika Bupati berhalangan dan sebagai koordinasi bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD),” ujar Yusfitriadi.

Ia menerangkan, ketika kedua peran itu hilang di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ini, maka program-program kerja pemerintah daerah yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan maksimal. “Wabup tidak ada, maka tidak ada yang memberikan daya pressure untuk lembaga-lembaga teknis  di Pemkab ini untuk menjalankan program-programnya dengan baik,” katanya.

Ia menjelaskan, kurang berjalan baiknya program-program kerja SKPD tersebut sudah terlihat semenjak 2 tahun belakangan ketika Nurhayanti tidak memiliki wakilnya di lembaga eksekutif. “Sangat memungkinkan ketika Silpa tinggi itu terjadi disebabkan salah satunya adalah peran wabup yang hilang selama 2 tahun kemarin berturut-turut,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Sekretaris Daerah (Sekda) tidak bisa menggantikan peran wabup dalam menjalankan roda pemerintahan. “Wabup itu mampu mengambil sebuah kebijakan yang sifatnya krusial ketika Bupati sedang tidak ada, tapi Sekda tidak punya kewenangan itu. Sekda itu hanya mengurus masalah-masalah teknis saja,” tukasnya. (di)

 

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.