Miliki Anggaran Rp 1,9 Triliun , Disdik Hanya Mampu Bangun 300 Sekolahan per Tahun

Cibinong-bogorOnline.com-Meski memiliki anggaran sebesar Rp. 1,970 triliun pertahunnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor hanya mampu membangun sebanyak 300an unit sekolah, dari total 3.164 sekolah yang kondisinya rusak, itu pun belum termasuk pembangunan sekolah reguler yang baru.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tb Luthfi Syam menuturkan, anggaran terbesar yang dimilikinya jika dibandingkan dengan SKPD lain, lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai ketimbang untuk rehabilitasi atau pembangunan gedung sekolah.

“Tidak sampai 40 persennya yang dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, lebih banyak untuk belanja pegawai. Karena pegawai di Disdik juga yang paling banyak. Meskipun pegawainya banyak, tapi masih saja kurang,” tutur Luthfi, kemarin.

Ia mencontohkan, hampir disetiap sekolahan SD, yang idealnya terdapat guru PNS sebanyak 11, namun realita dilapangan hanya ada tiga. “Tiga guru PNS di satu sekolahan itu sudah termasuk bagus, karena kebanyakan hanya dua guru PNS selebihnya guru honorer. Karena perbandingannya, 60 persen guru honorer dan 40 persen guru PNS. Itu kenapa saya katakan meski pegawainya banyak, tapi masih kurang,” kata Luthfi.

Mantan Kepala Satpol PP ini juga menambahkan, pihaknya juga tengah berupaya mengajukan alokasi dana untuk perbaikan ruang kelas melalui APBD 2017. “Untuk 2017, kami minta sedikit ditambah yang diajukan. Tapi belum tahu yang dianggarkan berapa,” ujarnya.

Selain dari APBD Kabupaten Bogor, disdik juga mengaku telah mengajukan proposal anggaran perbaikan ke pemerintah pusat, dengan kategori bangunan tua dan rawan roboh. Sedikitnya, kata dia, ada 11 sekolah di setiap kecamatan butuh perbaikan, minimun tiga ruang kelas.

“Sedikit kok penambahan untuk 2017. Sekitar 40-an kita ajukan. Tapi tidak tahu disetujui atau tidaknya dalam pembahasan. Kalau untuk tahun ini ada 344 ruang kelas yang diperbaiki,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Wasto Sumarno mengatakan, memang butuh komitmen bersama untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur sekolah dengan cukup berlimpahnya anggaran di dunia pendidikan. “Dari hampir Rp 2 triliun itu dialokasikan 70 persen untuk belanja langsung. Jadi memang pembangunan maupun rehabilitasi sekolah ini belum bisa dimaksimalkan,” kata Wasto melalui sambungan teleponnya.

Ia menerangkan, sebenarnya harus ada terobosan-terobosan eksekutif untuk memajukan dunia pendidikan di Bumi Tegar Beriman ini, diluar Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Dalam masa kepemimpinan Nurhayanti yang sudah masuk 3 tahun ini tidak terlihat adanya fokus pembangunan. Hal itu terlihat dari banyaknya kinerja SKPD setiap tahunnya yang tidak terselesaikan,” imbuhnya.

Ia memaparkan, untuk RPJMD dunia pendidikan saja masih dibawah angka rata-rata lama sekolah secara nasional. Hal tersebut harus menjadi sorotan bagi eksekutif. “Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor dalam RPJMD yang sudah ditetapkan itu wajib belajar selama 9 tahun sementara secara nasional itu sudah 12 tahun. Untuk 9 tahun itu saja kabupaten yang memiliki visi misi untuk jadi termaju se-Indonesia baru tercapai 8,4 tahun,” tukasnya. (di)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.