Pemkab Bogor Usulkan UMK 2017 Naik 9,5%

BogorOnline.com, CIBINONG- Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bogor merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan bahwa Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2017 naik sebesar 9,5%, yang rencananya akan ditandatangani Bupati Nurhayanti siang ini dan kemudian langsung dikirim ke Bandung.

Berarti, Depekab tidak mengabulkan tuntutan Serikat Pekerja (SP), yang menuntut UMK 2017 naik 10,75 persen dari UMK 2016 Rp 2.690.325. Hasil ini disepakati perwakilan SP bersama Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam rapat terakhir di kantor Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor, Senin (14/11).

Menurut Sekretaris Depekab Bogor, Yous Sudrajat, angka 9,5% telah disepakati antara Apindo, SP dan Pemkab Bogor. Formulasinya, usulan Apindo naik 8,25% ditambah usulan SP 10,25%, dibagi dua dan menghasilkan angka 9,5%.

“Kesepakatan itu dan tidak menyalahi PP 78 Tahun 2015. Tinggal bagaimana hasilnya nanti diputuskan oleh Gubernur Jawa Barat. Siang ini setelah ditandatangai Ibu Bupati Bogor, langsung dikirim ke Bandung berita acaranya,” jelas Yous.

Pemkab Bogor juga mengusulkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Bogor Sektor I naik 7,5%, Sektor II 12,5% dan Sektor III 17,5%. Sementara untuk Upah Minimum Padat Karya 2017 naik 8,25%.

“Paling tinggi di sektor khusus upah minimum padat karya. Usulan pemkab segitu. Kalau dari SP maunya menggunakan besaran UMK 2016. Sedangkan dari Apindo naik 5% dikali Rp 2.590.000,” tukas Yous.

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor itu menilai, masih adanya beberapa SP yang belum menerima usulan UMK ini, merupakan hal yang wajar. “Itu biasa. Toh, usulan sudah ditandatangani oleh perwakilan Apindo, SP dan Pemkab Bogor. Kalau masih ada yang keberatan, itu bentuk aspirasi saja,” pungkas Yous. (Cex)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.