Mulyadi Pertanyakan Ketegasan Pemkot, Terhadap Pelanggar Aturan Perizinan

Bogor – bogorOnline.com
Janji Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk menindak Tempat Hiburan Malam (THM) Club 31 di kawasan Bogor Nirwana Residence, Kecamatan Bogor Selatan, lantaran belum memliki izin lingkungan, tak kunjung dilakukan. Hal itu membuat Anggota Komisi A DPRD Kota Bogor, H Mulyadi angkat bicara. Menurutnya, tempat usaha itu tak boleh beroperasi sebelum mengantungi izin.
Politisi Partai Demokrat itupun mempertanyakan ketegasan Pemkot Bogor terhadap pelanggar yang sudah menyalahi aturan tentang perizinan.
“Seharusnya kalau belum mengantungi izin sebagai legalitas formal, jangan beroperasi dulu. Selesaikan semua persyaratannya sebagaimana sudah diatur di dalam Perda dan Perwali,” ujar Mulyadi saat ditemui wartawan, Senin (23/1/17).
Para pelaku usaha, sambung H Mulyadi, harus memahami regulasi yang telah diterapkan pemerintah. Sedangkan, untuk Pemkot sendiri, sudah selayaknya segera mengambil tindakan terkait THM yang telah beroperasi tanpa mengantungi izin.
“Yang harus dipahami juga oleh Pemkot Bogor, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak Perda harus melakukan tindakan polisional. Baik dari peneguran maupun penutupan,” kata dia.
Pemkot Bogor juga, hal ini harus dijadikan suatu pelajaran jangan sampai terulang dikemudian hari. Bahkan, kata Mulyadi, bila perlu menutup THM hingga persyaratan administrasinya selesai.
“Harusnya Pemkot tegas, menyegel THM tersebut sampai memiliki izin jangan sampai diperbolehkan beroperasi. Sekarang, pemerintah seperti diam saja melihat adanya kejadian ini. Harusnya ini tantangan buat Penegak Perda sejauh mana dalam menegakan aturan, dilaksanakan atau tidak dijalankan,” tandasnya.
Sementara itu, salah seorang tokoh ulama Kota Bogor,  Habib Novel Kamal Alayidrus meminta  Pemkot mendengarkan keluhan warga dengan melakukan tindakan tegas terhadap THM tersebut.
“Kalau dari sisi Islam tempat seperti itu tentu tidak diperbolehkan. Tapi kan pemerintah yang punya regulasi, tentunya mereka yang harus melarang,” ujarnya.

Habib Novel mengatakan, ulama hanya berperan untuk memberikan nasihat kepada pemerintah.

“Jangan gara-gara segelintir orang, 1 juta generasi rusak. Kemaksiatan harus diganti dengan kebiasaan yang lebih baik. Saran saya lebih baik tempat itu segera ditutup,” pungkasnya. (RzB).

Comments