JAKARTA- Pemerintah menargetkan untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai kepada 10 juta keluarga miskin pada 2018 mendatang. Angka itu melonjak dari rencana serupa di tahun ini, 1,43 juta keluarga sasaran.
Sebelumnya, bantuan pangan nontunai atau kerap disebut dengan istilah voucher pangan merupakan skema penyaluran subsidi pemerintah melalui kartu pintar (smartcard) terbitan bank pelat merah.
Dalam skema ini, setiap keluarga sasaran mendapatkan saldo bantuan sebesar Rp110 ribu per bulan. Saldo tersebut dapat dibelanjakan barang pangan tertentu di warung kelontong elektronik (e-warung) yang telah bekerja sama dengan bank pelat merah.
“Kami sudah mempersiapkan, untuk tahun 2018 itu 10 juta keluarga miskin penerimanya [bantuan pangan nontunai],” tutur Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Andi ZA Dulung saat ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dilansir cnnindonesianews.com, Senin (20/1).
Andi mengakui memang ada keinginan pemerintah untuk mengalihkan skema penyaluran bantuan beras bagi keluarga sejahtera (rastra) ke model bantuan pangan nontunai.
Dalam skema rastra, pemerintah melalui Bulog harus menyediakan pasokan beras dengan harga murah di mana dalam pelaksanaannya kerap terjadi kendala, misalnya, masalah kualitas dan distribusi.
Sementara, dengan bantuan pangan nontunai, pemerintah cukup mengisi ulang saldo smartcard sebesar Rp110 ribu per keluarga per bulan. Nantinya, penerima bantuan bisa membeli bahan pangan yang dibutuhkan di e-warung.
Untuk sementara, ada empat komoditas pangan yang bisa dibelanjakan dengan voucher pangan yaitu beras, telur, minyak goreng, dan gula.
Namun demikian, kata Andi, tidak menutupkan kemungkinan ke depan jenis bahan pangan yang bisa dibeli dengan saldo voucher pangan bisa lebih banyak sesuai kebutuhan.
Tak hanya itu, melalui program bantuan pangan nontunai, pemerintah juga bisa meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia karena masyarakat dikenalkan dengan alat pembayaran menggunakan kartu.
Lebih lanjut, Andi juga menampik kekhawatiran beberapa pihak atas kemungkinanan kebocoran penggunaan dana bantuan. Menurut Andi, kelompok masyarakat miskin pada dasarnya akan mendahulukan kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan tersier.
Namun, Andi juga memastikan upaya pengawasan akan tetap dilakukan untuk memastikan program dijalankan sesuai tujuan awal.
“Pola pikir masyarakat miskin itu berbeda dengan orang kaya yang bisa melihat pilihan. Orang miskin itu tidak ada option [pilihan],” ujarnya.
Program bantuan bangan non tunai sendiri telah diujicobakan tahun lalu. Uji coba tahap pertama telah dilakukan pada 8 September 2016 di Medan, Jakarta, Bogor dan Solo.
Saat ini, kata Andi, sekitar 400 ribu keluarga miskin peserta Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah memiliki kartu pintar yang bisa diisi saldonya. Rencananya, pada Februari mendatang sekitar satu juta keluarga lainnya akan mendapatkan kartu pintar yang bisa menerima saldo bantuan pangan non-tunai. (cex/cnn)
