Police Line Dilepas Di Perumahan Sentralend, Persengketaan Tanah Terus Bergulir

 

PARUNGPANJANG – Sengketa lahan yang terjadi antara Nur Aini (54) seorang warga Desa Kabasiran Parungpanjang dengan pihak Perum Perumnas Parungpanjang, sehingga berujung pada pemasangan garis polisi (police line), masih berlanjut. Namun, pihak KSO pengelola lahan tersebut, yaitu perumahan Sentraland, meminta agar police line tersebut dicopot. “Saat ini garis polisi tersebut sudah dibuka oleh pihak kepolisian. Prinsipnya kami taati dan hormati proses hukum yang berjalan. Soal lain-lainnya, silahkan tanya ke pihak Polsek Parungpanjang.” ucap Priber Sitinjak SH, kepada wartawan melalui pesan dari media sosial Whats App,  Selasa (31/1/2017).

Kanit Reskrim Polsek Parungpanjang AKP Budi Santoso membenarkan, adanya pencopotan garis polisi di lahan yang disengketakan tersebut. “Tadi disaksikan kedua belah pihak yang bersengketa, serta pemerintah desa setempat kami lakukan pencopotan garis polisi. Hal ini untuk membuka ruang mediasi,” ujarnya.

Budi juga menjelaskan, selanjutnya terkait status sengketa lahan tersebut, akan ditangani pihak Polres Bogor, karena sudah adanya laporan kesana. Sementara untuk laporan adanya pengrusakan plang/papan nama yang dilaporkan pihak Ibu Nuraeni dan suaminya yaitu Bapak Umang tetap dilanjutkan jajaran Polsek Parungpanjang. “Penyelidikan kasus pengrusakan tetap berjalan. Soal sengketa lahan ya mereka tinggal saling membuktikan saja berkas-berkas kepemilikan. Tapi hal ini sekarang sudah ditangani Polres Bogor.” tutur Kanit Reskrim.

sebelumnya, Nuraeni, mengaku memiliki bukti sah atas hak kepemilikan tanah di lokasi Perum Perumnas Parungpanjang. Namun hingga saat ini, dirinya mengaku belum dibayar pihak pengembang perumahan Sentraland. Nuraeni pun mendatangi Polsek Parungpanjang guna membuat laporan atas hak miliknya tersebut. “Saya sudah beberapa kali memasang patok batas tanah milik saya tersebut. Namun selalu dibongkar oleh oknum disana. Makanya sekarang saya langsung melaporkan hal ini ke Polsek Parungpanjang,” Ujar Nur Aini kepada sejumlah awak media, pada Selasa (18/1/2017).

Dia menambahkan, persoalan atas tanah miliknya tersebut, sudah lama terjadi. Bahkan, sudah dilakukan beberapa kali mediasi. “Sudah 4 kali saya pasang plang nama (papan nama kepemilikan-red) namun selalu di cabut oknum-oknum tidak bertanggungjawab,” kata Nur Aini mengungkapkan. Lanjut Nuraini, pengakuan atas kepemilikan tanah yang awalnya berjumlah 2.390 meter persegi itu, diperkuat dengan adanya bukti surat tanah. “Kami memiliki surat tanah berbentuk SPPT Girik dan Kutipan Leter C seluas 2.390 meter. Tapi sekarang sekarang hanya ada 700 meter.” katanya, (mul).

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.