Usmar, Revitalisasi Blok F Harus Sesuai Perpres 54 Tahun 2010 

Bogor – bogorOnline.com
Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (PD PPJ) rencana nya akan melakukan penunjukan langsung (PL) kepada investor yang nantinya akan merevitalisasi Blok F Pasar Kebon Kembang, oleh sebab itu, hal tersebut saat ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Bahkan dari Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman.
Sedangkan Direksi PD PPJ mengatakan bahwa, rencana PL ini telah sesuai dan mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Akan tetapi Wakil Walikota Bogor Usmar Hariman dengan tegas menjelaskan bahwa proses PL tersebut tak dapat dilakukan, dan harus sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Ini tidak bisa seperti ini. Harus sesuai dengan Perpres (54/2010). Mekanismenya harus diumumkan ulang, apapun namanya mau  beauty contest atau apalah itu terserah. Yang jelas harus diulang kembali prosesnya sesuai Pepres Nomor 54 tahun 2010,” jelas Usmar kepada wartawan, Senin (23/1/17).
Usmar melanjutkan, proses PL diperkenankan jika investor diumumkan sebanyak tiga kali melalui proses ulang beauty contest. Namun, jika belum memenuhi persyaratan yang ada pada Perpres tersebut, maka PL tidak dapat dilakukan.
“Modelnya pengumuman ulang sebanyak tiga kali. Nanti kalau yang lolos seleksi hanya satu perusahaan juga, tetap sampai tiga kali dumumkan. Jika seluruh proses telah sesuai Perpres baru boleh lakukan Penunjukan Langsung,” lanjutnya.
Usmarpun mengakui adanya hubungan yang kurang baik antara jajaran Direksi dengan Badan Pengawas (BP). Karena saya melihat adanya komunikasi langsung dari para petinggi di PD PPJ dengan pemangku kebijakan kota ini secara terang-terangan tanpa melalui proses yang semestinya.
“Tiga kali gagal yang jelas itu kesalahan internal dan titik lemah kita adalah hubungan dengan Direksi, karena mereka itu Panitia Seleksi (Pansel) yang sudah seharusnya independen. Sepatutnya, mereka tidak boleh bersentuhan lansung dengan kita (Walikota dan Wakil Walikota) karena perantara Pansel ialah BP, dan seharusnya BP lah yang menyampaikannya kepada kita,” ungkapnya.
Namun, sangat disayangkan ketika fungsi Badan Pengawas yang seharusnya menyampaikan hasil dari tim Pansel Beuaty Contest Blok F Pasar Kebon Kembang ke Pemkot tak berjalan.
“Sangat disayangkan, Badan Pengawas ini sangat tidak berperan, bahkan terkesan gak ada fungsinya. Saya akan minta kepada Pak Wali agar mengevaluasi Badan Pengawas, karena memang sudah kewenangan kami sebagai pimpinan daerah. Terlebih, Badan Pengawas juga sudah dua kali one prestasi (gagal) dalam mengawasi jalannya proses beauty contest ini,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PDPPJ Kota Bogor, Andri Latif Asikin menerangkan,  proses PL yang baru direncanakan pihaknya mengacu pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
“Justru kita sudah melakukan proses ini telah sesuai dengan Permendagri, nominasinya adalah perusahaan lama, karena jelas mereka inilah yang pernah menyatakan minat ingin menjadi investor,” ujarnya.
Meski belum diketahui siapa investor yang ditunjuknya nanti, Andri menegaskan bahwa setelah ditelaah lebih mendalam dan benar-banar tidak ada yang memenuhi kriteria, baru bisa beralih ke perusahaan yang baru sama sekali.
“Itupun tetap harus sanggup memenuhi KAK yang ada, jadi sudah jelas KAK terakhir PT Braja Mustika juga ternyata tidak lulus, makanya dilanjutkan ke PL,” ujarnya.
Andri melanjutkan, dalam proses PL siapapun boleh ditunjuk, namun tetap diprioritaskan kepada yang pernah menyatakan minat untuk menjadi investor.
“Kita tunggu saja hasilnya ya, ijinkan PD PPJ bekerja untuk mengkaji dan memperhatikan segala aspek dalam hal penunjukan langsung ini,” pungkasnya. (RzB).

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.