Begini Pesan Tegas Presiden RI, Untuk Freeport

bogorOnline.com-

Hubungan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang semakin memanas membuat gerah Presiden Republik Indonesia (RI) Joko,Widodo (Jokowi).

Jokowi mengatakan, jika kedua belah pihak tidak juga mencapai kesepakatan dan memiliki solusi terbaik, maka mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan mengambil sikap.

Meski tak dijelaskan lebih jauh sikap seperti apa yang dimaksud, Jokowi menegaskan bahwa hasil yang diinginkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak ini adil, dengan tidak memihak kepada salah satu pihak saja.

“Karena ini urusan bisnis, kita ingin dicarikan solusi yang menang-menang,” ujar Jokowi dalam Detikcom, Kamis (23/2/2017).

Jokowi pun menekankan bahwa proses negosiasi yang berlangsung akan diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tanpa ada intervensi dari dirinya. “Tapi kalau memang sulit diajak musyawarah, saya akan bersikap,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Freeport Indonesia tidak dapat menerima kebijakan pemerintah teranyar, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017.

Peraturan itu menawarkan perusahaan tambang yang belum memiliki smelter(pengolah mineral mentah) mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dengan IUPK, pemerintah menjanjikan kepada Freeport untuk dapat kembali melakukan ekspor konsentrat tanpa harus membangun smelter terlebih dahulu.

Namun, Freeport menilai IUPK tidak memberikan kepastian dan stabilitas bagi investasi jangka panjang Freeport di Tambang Grasberg, Papua. Freeport pun bersikeras ingin tetap bertahan dengan status KK-nya, meski pemerintah secara tegas menyebut dengan status tersebut maka Freeport tidak dapat melakuan ekspor konsentrat.

Freeport pun kemudian menuding sikap pemerintah ini menghambat operasional perusahaannya. Terhitung pada 10 Februari 2017, Freeport menghentikan seluruh produksinya dan merumahkan sejumlah pegawainya.

Lantaran kejadian itu, Freeport pun kemudian mengancam akan memperkarakan pemerintah Indonesia ke meja pengadilan internasional jika tak segera menjawab kemauan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini dalam kurun waktu 120 hari.

Atas ancaman tersebut, pemerintah pun menjadi geram. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pun menegaskan bahwa Freeport wajib ikut peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sewaktu menjabat sebagai Plt Menteri ESDM, Luhut bahkan pernah berujar tidak akan memperpanjang kontrak Freeport setelah tahun 2021 jika Freeport tak tunduk pada peraturan di Indonesia.

Senada dengan Luhut, Menteri ESDM Ignasius Jonan pada Jumat (17/2/2017) menyatakan, jika memang Freeport mau membawa kasus ini ke ranah pengadilan internasional, maka pemerintah siap menghadapinya.

Jonan menyebut, sejak Freeport memberikan sinyal penolakan IUPK, pemerintah telah menawarkan tiga opsi bagi perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini. Opsi pertama, Freeport harus mengikuti ketentuan yang ada dan mau duduk bersama untuk berunding soal stabilisasi investasi.

Opsi kedua, Freeport mau dengan sadar hukum mengubah KK menjadi IUPK. Karena, ini akan memberikan kesempatan bagi Freeport melanjutkan kembali kegiatan ekspor konsentrat mereka.

Dan opsi ketiga yang ditawarkan Jonan, langkah untuk membiarkan Freeport menggunggat pemerintah ke arbitrase internasional.

Meski begitu, Jonan masih berharap Freeport masih mengedepankan prinsip perundingan bersama untuk mencari solusi atas kekisruhan ini. “Ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara?” kata Jonan.(rul)

Sumber: beritagar.id

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.