Dewan Masih Pertimbangkan Revisi RPJMD

Cibinong-bogorOnline.com-Rencana perubahan 25 penciri sebagai kabupaten termaju yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2013-2108, DPRD Kabupaten Bogor masih mempertimbangkan usulan eksekutif tersebut.

Ketua Pansus RPJMD pada DPRD Kabupaten Bogor, Amin Sugandi kepada wartawan mengatakan, pihaknya masih mempertimbangkan rencana perubahan RPJMD yang telah diusulkan eksekutif yang masih belum menemukan kata sepakat dalam merumuskan beberapa item dari 25 penciri itu.

“Pansus masih bekerja dan masih dalam pembahasan. Penciri yang diusulkan dirubah itu merupakan janji politik saat Bupati Bogor kampanye sebelum pilkada. Ini beban moral kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Dan ini masih belum disepakati antara legislatif dan eksekutif,” kata Amin, kemarin.

Politisi Partai Golkar Kabupaten Bogor ini menegaskan, jika perubahan angka-angka seperti rata-rata lama sekolah atau angka kemiskinan yang diajukan oleh eksekutif itu  rasional maka pihaknya dapat menerima.

“Kalau angka-angka dalam perubahannya  itu rasional bisa kita terima, tapi kalau menurunkan target kan tidak semudah itu kita terima, karena kaitannya juga dengan moral dalam janji politik sewaktu kampanye yang kini sudah masuk dalam program kerja pemerintah daerah. Untuk itu, semua kepala SKPD harus mampu mengimplementasikan 25 penciri itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya masih memiliki waktu untuk membuat putusan atasan usulan perubahan penciri kabupaten termaju itu. “Kami masih memiliki waktu hingga beberapa hari kedepan, setelah selesai baru kami menyerahkan hasil Pansus pada pimpinan DPRD,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, adanya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Perda Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bogor, membuat pihaknya mengusulkan 25 penciri yang tertuang dalam RPJMD 2013-2108 untuk diubah.

“Kami ubah RPJMD karena adanya perubahan UU. Adanya perubahan kewenangan menjadi di provinsi diantaranya pendidikan SMA menjadi dasar adanya perubahaan dua dari 25 penciri kabupaten termaju,” ujar Syarifah.

Ia menambahkan, salah satu penciri yang diusulkan pihaknya untuk dilakukan perubahan yakni ada dalam aspek sosial, didasari perhitungan statistik. “Memang salah satu persentase yang ingin kami rubah itu ada pada penciri menekan angka kemiskinan, karena ada beberapa yang memang penghitungan statistik yang rumusnya baru,” tambahnya.

Ia menerangkan, dari 25 penciri itu pemerintah daerah masih mempunyai 9 poin yang belum terpenuhi. Hal tersebut akan dikejar hingga tahun 2018 mendatang. “Pembenahaan kesejahteraan sosial menjadi aspek yang disoroti pemerintah daerah, sehingga konsen pemerintah daerah hingga tahun depan,” terangnya.

Sebelumnya, Bupati Bogor Nurhayanti saat mengajukan revisi Perda tentang RPJMD 2013-2018 beberapa waktu lalu mengatakan, revisi diperlukan untuk menyesuaikan sejumlah agenda pembangunan dan merespon rencana pembangunan nasional. “Yang krusial antara lain adanya rencana pemekaran daerah Bogor Timur menjadi daerah otonomi baru,” katanya.

RPJMD yang ada saat ini, hanya memuat rencana pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Bogor Barat. Menurut Bupati, pemerintah merasa perlu memasukan rencana pemekaran Bogor Timur dalam rencana pembangunan Kabupaten Bogor. Selain itu, point krusial perubahan RPJMD 2013-2018 karena telah berlakunya UU No 6 tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa. “Undang-Undang tentang desa memberi kewenangan bagi desa untuk membangun,” ujarnya. (di)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.