Dewan Usul Pembekuan Izin Minimarket di Bogor

CIBINONG- DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan perlindungan terhadap pelaku UMKM, dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJMD DPRD Kabupaten Bogor, Amin Sugandi menjelaskan, usulan itu berdasarkan pada kian menjamurnya minimarket atau toko modern di Bumi Tegar Beriman.

“Itu salah satu usulan kami agar dimasukkan dalam usulan strategis pembangunan daerah. Kami ingin pelaku UMKM mendapat perlindungan ditengah serbuar toko modern,” tegasnya, Kamis (9/2).

Politisi Golkar itu mengungkapkan, ada sekitar 230 minimarket di Kabupaten Bogor yang rata-rata tersebar di Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Bogor (Cibinong Raya).

“Itu yang berizin. Rasa-rasanya, bisa lebih dari itu. Sayangnya, sebaran minimarket justru di wilayah tengah saja. Yang daerah-daerah terpencil justru jarang ada minimarketnya,” tegas Amin.

Terpisah, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, pihak eksekutif menerima usulan strategis itu. Namun, belum sampai pada kalimat moratorium.

“Tapi arahnya memang ke arah sana. Terutama di daerah yang sudah jenuh. Usulan dari dewan itu kami terima kok,” katanya.

Dia mengungkapkan, untuk mencapai moratorium, perlu ada kajian dari eksekutif untuk menilai mana daerah atau kecamatan yang telah jenuh dengan keberadaan minimarket.

“Awalnya kan usulan untuk memberi perlindungan UMKM. Tapi nanti pada akhirnya bisa berupa moratorium yang diperkuat peraturan bupati atau badan hukum lainnya setelah ada kajiannya,” jelas Ifah. (cex)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.