Warga Sentul City Ngadu ke Kantor Bupati dan DPRD

CIBINONG-Puluhan warga perumahan Sentul City yang tergabung dalam Komite Warga Sentul City (KWSC) mendatangi kantor DPRD dan Bupati Bogor, di Cibinong, Rabu (22/02).

Mereka menuntut, agar pemerintah daerah berperan terhadap penegakan Undang-undang di perumahan Sentul City, karena pengembang perumahan elit itu dianggap tidak taat pada UU yang berlaku dan sangat merugikan warga pembeli properti.

Puluhan anggota KWSC mengadu kepada DPRD Kabupaten Bogor dengan diterima oleh satu orang anggota yakni Ade Sanjaya dari Partai Demokrat, dua orang perwakilan dari PDAM Tirta Kahuripan. Sedangkan diruang rapat Bupati, ditemui oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rustandi.

Ketua KWSC Desman Sinaga mengatakan, selain tuntutan tersebut, pihaknya juga menuntut agar surat Bupati tentang penerapan tarif air dan tata cara berlangganan dilaksanakan oleh Sentul City, sebagai mana kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 122 tahun 2015.

“Kami juga menuntut Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam Perda Nomor 7 tahun 2012, agar mengambil alih tanggung jawab pengelolaan cluster-cluster di Sentul City, sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang berlaku,” kata Desman.

Ia juga menyebutkan, bukan hanya Sentul City yang dinilai curang, karena diduga juga ada pembiaran oleh pemerintah daerah yang dilakukan oleh oknum pejabat. “Karena ini sudah berlangsung sangat lama yakni 22 tahun,” imbuhnya.

Menurut Desman, keanehan lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui PDAM Tirta Kahuripan, bahwa Sentul City memiliki kesepakatan dengan PDAM Tirta Kahuripan dengan menerapkan harga standar rumah sangat sederhana (RSS) untuk Sentul City. Padahal, seharusnya Sentul City lah yang mensubsidi RSS.

“Ini malah orang kaya yang disubsidi, sudah gitu kita harus membayar mahal lagi, lebih mahal tarifnya dari harga tertinggi di PDAM. Dan swasta tidak boleh menentukan tarif,” ungkapnya.

Pensiunan petinggi Polri ini juga menegaskan, bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah sangat bagus, namun tidak diterapkan di Sentul City. “Dari undang-undang dasar pasal 33 sampai dengan peraturan daerah semuanya bagus dan sangat sempurna, tapi law enforcement (penegakan undang-undang) yang tidak ada di Sentul City,” tegasnya.

Sementara itu, menanggapi hal ini, Corporate Communication PT Sentul City Edo Marbun menuturkan, bahwa PT Sentul City sejauh ini taat akan aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Terkait dengan pihak PT Sentul City yang melakukan pemutusan air yang menjadi permasalahan dengan warga Sentul City belakangan ini, dilakukan bagi penghuni rumah mewah yang tidak melakukan kewajibannya membayar pemakaian air serta biaya pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan (BPPL).

“Pemutusan air tersebut menuai protes sebagian warga. Mereka melakukan unjuk rasa ke DPRD dan Pemda Kabupaten Bogor. Beberapa tuntutan yang mengemuka adalah persoalan tarif dan pengelolaan air, serta pembayaran BPPL,” tuturnya.

Menurut Edo, tentang tarif air di Sentul City yang memang berbeda dari standar dan pengelolaan air yang tidak dilakukan oleh PDAM Kabupaten Bogor, tidak ada yang salah dari Sentul City.

Hal ini juga merujuk Surat Bupati Bogor kepada Ketua Komite Warga Sentul City, Nomor 690/511-perek, tanggal 21 Maret 2016.

“Dalam surat itu Bupati Bogor Hj. Nurhayanti menyatakan, apabila penyelenggaraan SPAM diambil alih oleh Pemda dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan, maka PDAM harus mensubsidi tarif air warga Sentul City mengingat HPP untuk wilayah Sentul City lebih besar dari tarif rata-rata untuk pelangagan PDAM golongan pelanggan rumah mewah,” ungkapnya.

Dalam surat tersebut juga, imbuh Edo, Bupati Bogor menegaskan bahwa hal ini tidak sesuai dengan dasar kebijakan penerapan tarif air minum PDAM Tirta Kahuripan Bogor yaitu keterjangkauan dan keadilan.

“Memang terdapat kontrak kerjasama antara PDAM Kabupaten Bogor dengan Sentul City, namun aliran PDAM hanya berakhir di Kandangroda. Adanya perbedaan tarif dengan PDAM adalah karena dalam menyelenggarakan air bersih ke kawasan Sentul City yang berbukit-bukit diperlukan biaya investasi dan biaya operasional bulanan untuk menyalurkan air dari titik di Kandangroda, dengan jarak lebih dari 17 Km ke kawasan Sentul City dengan perbedaan elevasi sekitar 150 meter,” jelasnya.

Mengenai BPPL yang ditolak pembayarannya, menurutnya, BPPL Sentul City sebenarnya wajar dikenakan pada klaster real estate oleh pengembang terutama antara lain untuk menjaga kebersihan, pengelolaan lingkungan, jalan, dan keamanan.

Saat ini tarif BPPL Sentul City sekitar Rp 2000/meter persegi. Angka tersebut terpaut jauh bila dibandingkan dengan perumahan elit lainnya di Jabodetabek. “Bahkan saat ini ada tarif BPPL di perumahan elit lain yang mencapai Rp 3500/meter persegi,” imbuhnya.

Corporate Communication Dept. Head PT Sentul City Budi Purwanto menambahkan, terkait hal ini perlu diperhatikan bahwa tanggungjawab pengembang terhadap biaya pengelolaan lingkungan hendaknya dipahami tidak sebatas pada tangggung jawab pembiayaan saja, tetapi juga dalam hal tanggungjawab upaya pengadaan pembiayaan.

“Hal tersebut jelas dicantumkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 yang berbunyi, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan maupun sumber daya lainnya,” ungkapnya.

Berdasarkan UU No 1/2011 itu, kata Budi, sebenarnya wajar jika pembiayaan juga didukung oleh dana dari warga, apalagi memang warga perumahan tersebut mendapat manfaat secara langsung.

“Pihak PT Sentul City menyampaikan bahwa mereka akan terus melakukan imbauan dan peringatan, bahkan somasi secara hukum bagi setiap penghuni yang belum melakukan kewajibannya padahal sudah menikmati fasilitas perumahan yang disediakan oleh pengembang, hal itu juga menghindari unsur ketidakadilan karena beban pemeliharaan lingkungan dan keamanan hanya ditanggung oleh yang sudah membayar BPPL,” pungkasnya. (di)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.