Pol PP Pemkab Bogor Siap Bongkar Tower Bodong, Asalkan Dinas Teknis Berikan Data

CIBINONG –

Terkait permasalahan menara/tower di Kabupaten Bogor tak memiki izin mendirikan bangunan (Bodong), Satuan polisi pamong praja (Satpol.PP) belum bisa menindak tegas. Sebab, pihaknya belum memiliki data jumlah besi yang menancap di Bumi Tegar Beriman dari tiga dinas terkait.

Hal itu dikatakan oleh Kabid Penegakan Perundang Undangan Daerah, Satpol PP Kabupaten Bogor, Agus Ridho kepada bogorOnline.com di kantornya Kamis (9/3/17).

“Nanti kita akan mencoba meminta data jumlah menara/tower di Kabupaten Bogor yang berijin dan tidak berizin dari tiga dinas teknis agar dapat ditindak sesuai peraturan daerah (perda) Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor,” kata Agus.

Ia menjelaskan, bahwa penindakan yang dilakukan tersebut, sesuai dengan Perda No 12 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung dan Perda No 04 tahun 2015 tetang Ketertiban Umum (Tibum). “Berdasarkan Perda Tibum kita ini, ada tiga proses penindakan. Kalau kita lihat Perda Tibum adalah temuan dari Pol PP sendiri, adanya laporan dari masyarakat dan media, pelimpahan dari dinas teknis. Nah, terkait menara/tower itu sampai detik ini kita belum mendapat surat pelimpahan dari tiga dinas teknis tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Agus menambahkan, bahwa jika dirinya sudah menerima surat pelimpahan dari tiga dinas teknis itu, maka pihaknya akan menindak sesuai perda Pemkab Bogor, mulai dari penyegelan hingga pembongakaran.

“jadi selama ini kita melaksanakan penyegelan dan pembongkaran adapun pemenemuan dari kita. Kalau kita dikasih data, sangat bagus sekali tidak harus mencari dan jalan sampai kewalahan. Sebetulnya ini, lah kita perlu koordinasi yang baik antar dinas yang ada di Pemkab Bogor. Nantinya, penindakan itu sesuai aturan yang ada, apakah itu dibongkar, diputuskan saluran listriknya, hentikan, segel dan dibongkar. Semua itu tergantung pelanggarannya,” katanya.(rul)