Polres Bogor Ciduk Tersangka Penggelapan Dana Pembebasan Lahan Tol Bocimi

CIBINONG- Jajaran Polres Bogor menangkap pelaku tindak pidana penipuan atau penggelapan uang ganti rugi proyek Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi).

Penangkapan sekaligus penetapan status tersangka kepada mantan Kepala Urusan Desa Wates Jaya berinisal A (36), berdasar laporan beberapa warga yang menjadi korban penipuan.

Para pelapor adalah Asep Agung Gumelar, Hermab, Asep Setiawan, H Ahmad Hidayat, Apud serta tak kurang dari 25 warga lainnya yang mengaku telah mengirim uang kepada tersangka. Kini, tersangka A menjalani pemeriksaan dan terancam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP.

Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky mengungkapkan, dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti satu lembar laporan transaksi rekening Bank BRI, satu bundel laporan transaksi rekening Bank BRI dan berkas dokumen asli validasi data pemberian gantu kerugian dalam bentuk uang bagi warga Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, sebagai penerima ganti rugi bangunan yang berada diatas tanah milik PJKA, berkas dokumen asli daftar nominatif pemberian ganti kerugian dalam bentuk uang bagi warga penerima, surat pernyataan Kepala Desa Wates Jaya beserta lampiran identitas warga penerima, laporan hasil pendataan dan penilaian bangunan milik warga yang dikeluarkan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Bogor.

“Transaksi rekening atas nama tersangka sendiri yang dikeluarkan Bank BRI tanggal 16 Februari 2017 dan terjadi pada Jumat 7 Oktober 2016 sekitar pukul 15.43 WIB di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,” kata Dicky, Senin (27/3).

Kepada polisi, tersangka mengaku sebagai koordinator lapangan yang dibentuk pihak Desa Wates Jaya dalam percepatan pengurusan proses ganti rugi dan menjanjikan bisa menaikkan nilai ganti rugi untuk tanah, bangunan serta tanaman warga tang terkena lintasan proyek pembangunan Tol Bocimi.

“Tersangka juga menakuti warga dengan mengancam akan sulir dan mendapat kendala serta jika mengurus sendiri. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan rumit. Kalau menggunakan jasa mereka, dijanjikan akan terima beres,” lanjut Dicky.

“Konsekuensinya, warga penerima ganti rugi harus menyerahkan uang 10 persen dari nilai ganti rugi yang diterima. Alasannya uang itu untuk biaya administrasi, biaya korlap, biaya untuk pihak desa dan kecamatan,” ungkap Dicky

“Kalau urus sendiri, banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan rumit. Kalau memakai jasa mereka, maka akan terima beres namun dengan konsekuensi warga penerima ganti rugi diharuskan menyerahkan uang sebesar 10 persen dari nilai ganti rugi yang diterima. Alasannya uang tersebut, untuk biaya administrasi, biaya korlap, biaya untuk pihak Desa dan Kecamatan,”kata AKBP Dicky.

Namun, kata Dicky, pengakuan tersangka dibantah pihak desa, karena tidak pernah menunjuk atau membentuk korlap dalam proses pemberian ganti rugi pembangunan Tol Bocimi.

“Saat diperiksa penyidik, pihak desa mengaku sama sekali tidak memungut biaya serta tidak terlibat dalam menaikkan harga lahan. Karena menurut mereka tanah warga yang ditawarkan oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) kepada warga tidak pernah berubah sejak awal,” tukas Dicky.

Dari bukti yamg ada, tersangka telah menerima uang dari 25 orang dengan cara transfer ke rekening milik tersangka dengan total Rp 169.870.000 dan digunakan untuk keperluan sehari-hari. (cex)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.