Terungkap Dipersidangan, Administrasi BPN “Terkesan Ngawur”

CIBINONG-Sidang perkara tanah di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, menghadirkan saksi bagian Persengketaan dan konflik dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, dalam memberikan keterangannya, administrasi di BPN patut dipertanyakan.

Hal itu terungkap saat keterangan saksi atas kasus Acang Suryana terdakwa perkara kasus tanah yang ditangkap oleh Polisi Daerah (Polda) Jabar. Kuasa hukum Acang Suryana, Muhamad Nur menilai ada sejumlah kejanggalan saksi dalam persidangan di PN Cibinong, Senin (13/3).

“Menurut saksi dari BPN, pembatalan dari pada peta bidang tanah yang sudah diterbitkan itu dibilang tidak harus dikeluarkan surat keterangan dari pihak BPN. Ini adalah produk instansi, jadi  kalau dibatalkan harus ada surat yang dikeluarkan dari pejabatnya, ini tidak ada,” ujar Nur, usai menjalani persidangan kliennya.

Ia menambahkan, bukan hanya itu, dikeluarkannya peta ploting yang juga merupakan produk BPN itu dilakukan revisi beberapa kali, dan pada bulan yang sama dikeluarkan dua kali dengan pejabat yang berbeda.

“BPN melakukan 3 kali revisi peta ploting. Pertama dan kedua itu dilakukan di bulan Januari dan yang ketiga di bulan Maret  2016. Pada peta ploting pertama itu dikeluarkan oleh pejabat yang namanya Pak Lili, kemudian pada bulan yang sama juga dikeluarkan oleh Renaldi yang mengakui sebagai Kasubdit juga di BPN,” tambahnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, revisi yang dilakukan BPN atas peta ploting itu berbanding terbalik dengan pengakuan pihak BPN yang dihadirkan sebagai saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

“Revisi ploting dilakukan BPN tanpa ada surat permohonan pihak-pihak yang melakukan revisi. Padahal menurut pengakuan saksi yang tadi hadir, revisi harus berdasar pada adanya surat permohonan dari pihak-pihak terkait. Atas dasar ini pihak klien kami sangat dirugikan,” tambahnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihak BPN juga mengeluarkan sertifikat M 122 atas nama Anton namun hal tersebut berbeda dengan surat nota dinas yang dikeluarkan instansi pertanahan tersebut.

“Kenapa dari BPN itu mengatakan buku tanah atas nama Anton namun didalam surat nota dinas yang dikeluarkan oleh pihak BPN untuk melakukan pembatalan dikatakan itu adalah tumpang tindih dengan M 122 yang sebetulnya milik dari pada Sani bukan Anton. Ini ada pembelaan dari BPN terhadap oknum tertentu,” tukasnya.

Dalam persidangan tersebut, juga menghadirkan Kades Tlajung Udik Marzuki Aing. Dalam keterangannya, Kades yang juga masih menjalani hukuman di Lapas Pondok Rajeg ini mengemukakan bahwa dalam pengajuan akta jual beli yang disodorkan oleh Notaris, dirinya hanya mengetahui nominal nilai transaksi yang tertera dalam AJB.

“Nilainya Rp 1,2 miliar untuk tanah seluas 4.500 meter, diluar nilai itu saya tidak tahu,” ungkapnya. (di)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.