Sempat Terjadi Kericuhan dalam Eksekusi Lahan Wisma Latimojong 

Bogor – bogorOnline.com
Puluhan mahasiswa Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa/Pelajar Indonesia (IKAMI) Sulewesi Selatan melakukan unjukrasa menolak rencana eksekusi asrama Wisma Latimojong, di Jalan Dr Semeru, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Kamis (27/4/17).
Pasalnya, sudah bertahun-tahun asrama tersebut secara bergantian mereka tempati, sebagai bentuk penolakan, mereka menutup akses pintu masuk ke asrama. Aparat keamanan disiagakan di lokasi untuk meredam aksi mereka.
Berdasarkan surat penetapan ketua PN Bogor tanggal 30 Desember 2016 dengan nomor. 17/Pdt/Eks/2016/PN.Bgr jo No.61/Pdt.G/2012/PN.Bgr, mereka diminta untuk dapat segera mengosongkan lahan tersebut dan secara sukarela untuk segera menyerahkan kepada pemohon eksekusi atau pemilik sah Yayasan Al-Ghazali Bogor.
Sesaat setelah putusan dari pengadilan dibacakan, sempat terjadi kericuhan antara Mahasiswa dan pihak aparat keamanan.
Namun bentrokan tak berlangsung lama sehingga situasi berangsur kondusif.
Sebelum terjadi bentrokan, pihak pemohon eksekusi melakukan jumpa pers bersama awak media, Ketua Yayasan Al-Ghazali, KH Mustofa bin KH Abdullah Bin Nuh mengungkapkan, sejarah awalnya pihak Yayasan Al-Ghazali telah membeli lahan dua lokasi yang bersebelahan ada tahun 2000. Pihak penjual bernama Rudolph Fritz Ondaatje anak dari Ma Engkom Ondaatje.
Setelah jual beli itu, lanjut Kyai yang terkenal dengan sebutan Kyai Toto menjelaskan, pada saat mengambil hak di lokasi lahan yang sudah dibeli, pada lahan pertama tidak ada masalah apapun, tetapi pada lahan kedua karena sudah dikuasai fisiknya oleh wisma mahasiswa latimojong, proses pengambil alihan akhirnya berujung di pengadilan. Pihak wisma mahasiswa latimojong melakukan gugatan dari mulai ke PN Bogor, ke PTUN Bandung hingga berakhir di MA. Semuanya dimenangkan oleh Yayasan Al Ghazali dengan kepemilikan sertifikat atas tiga orang nama dari Yayasan.
“Kami setelah menang di MA, kami memberikan waktu kepada pihak Sulawesi Selatan, untuk mencari lokasi linnya, karena warga Sulsel adalah saudara kami. Tetapi selama 17 tahun ini tidak ada titik temu, akhirnya pengadilan melakukan eksekusi,” ungkapnya.
Kyai Toto melanjutkan, keputusan makhamah agung keluar pada 15 januari 2015, dan mereka memiliki waktu 180 hari untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK). Namun sampai batas waktunya berakhir, pihak penggugat tidak melakukan langkah PK. Bukan itu saja, pihak Pemda Sulawesi Selatan juga sudah turun tangan datang ke Yayasan Al Ghazaly pada 19 November 2016 dan menyatakan bahwa lokasi wisma mahasiswa latimojong bukan aset milik Pemda Sulsel.
“Eksekusi hari ini sudah sesuai prosedural, sebelumnya telah diadakan rapat kordinasi tanggal 18 April 2017, lalu mereka meminta pengunduran pelaksanaam eksekusi. Pada pra eksekusi pihak penggugat diundang dengan waktu yang diberikan tidak digunakan. Perlawanan dari pihak wisma mahasiswa latimojong ini sebagai upaya penggagalan eksekusi,” tandasnya. (Nai)

Comments