Terbitkan SHGB Diduga Tak Prosedural, BPN Kabupaten Bogor di PTUN kan

CIBINONG – Sebidang tanah milik bersertifikat nomor 74/Nagrak dan 75/Nagrak milik Jantje Manesah Agung di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor “disulap” oleh sejumlah oknum BPN Kabupaten Bogor menjadi tanah negara tanpa adanya peralihan hak dari pemilik.

Setelah bersetatus menjadi tanah negara, kini tanah seluas 8,3 hektare tersebut telah menjadi milik PT Kencana Jayaproperti Agung. Anehnya, proses pembuatan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 722 dan 718 itu hanya sehari setelah keluarnya surat ukur tanggal 11 Juni 2015.

Atas terbitnya SHGB itu, kini pemilik tanah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan kepala BPN Kabupaten Bogor yang waktu itu masih dijabat oleh Amin Arsyad.

Kuasa Hukum Jantje Manesah Agung, Gelora Tarigan kepada sejumlah wartawan menuturkan, bahwa penerbitan SHGB tersebut sangat tidak mendasar, karena menurutnya tanah hak milik merupakan bukti kepemilikan sah secara turun temurun.

“Tanah tersebut bersertifikat hak milik atas nama klien kami, kok belakangan diketahui berubah menjadi tanah negara, yang kemudian dimohon oleh PT Kencana Jayaproperti Agung sehingga terbit SHGB. Klien kami merasa dirugikan atas ulah sejumlah oknum di BPN Kabupaten Bogor sehingga kami ajukan ke PTUN,” tutur Gelora Tarigan, kemarin.

Ia menjelaskan, sebelum digugat ke PTUN, BPN Kabupaten Bogor pada bulan Februari dan Maret 2015 sebetulnya telah menggelar mediasi dengan para pihak yang mengklaim kepemilikan 12 sertifikat di Desa Nagrak itu termasuk sertifikat milik Jantje Manesah Agung dengan pihak PT Kencana Jayaproperti Agung.

Namun tidak ada kesepakatan atau titik temu, sehingga disarankan untuk menempuh jalur hukum. “Ketika kami menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, BPN terus memproses permohonan dari PT Kencana Jayaproperti Agung sampai akhirnya terbit SHGB nomor 722 dan 718 tersebut,” jelasnya.

Kini, imbuh Tarigan, PTUN Bandung telah menggelar sidang untuk yang ke enam kalinya atas perkara tersebut, dengan agenda menghadirkan para saksi. “Kami menghadirkan dua orang saksi yang juga pembeli tanah milik Jantje Manesah Agung yakni Andreas Susanto dan Endang Triyanti,” ungkapnya.

Sementara itu, Endang Triyanti mengaku kecewa, menurutnya jika tanah yang hendak dibelinya itu bermasalah maka tidak akan mau untuk membelinya. “Karena pada saat mau bayar tanah itu, salah satu pejabat di BPN Kabupaten Bogor Yakni Didi Purwadi meyakinkan saya bahwa tanah itu tidak bermasalah, saya jadi merasa tertipu,” tuturnya.

Dalam kesaksian di persidangan, Yanti sapaan akrabnya mengatakan, bahwa dirinya baru mengetahui telah terbit SHGB nomor 722 dan 718 dari salah satu pejabat BPN Kabupaten Bogor pada September 2016 yang lalu. “Setelah tahu telah terbit sertifikat SHGB itu saya bilang ke Jantje,” katanya.

Ia mengakui, jika pihaknya telah menggelontorkan dana lebih dari Rp 1 Miliar dalam urusan ini, termasuk persekot kepada Jantje Manesah Agung sebesar Rp 300 juta.

Hingga berita ini diturunkan, beberapa pejabat di BPN Kabupaten Bogor belum juga ada yang mau memberikan konfirmasi terkait hal ini. (dip)

Comments