Belum Berizin, Perumahan Cibinong Lakeside Segera Ditangani Satpol PP

CIBINONG-Diketahui belum mengantongi sejumlah perizinan, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengawas Tata Bangunan Wilayah 1 Cibinong, telah limpahkan persoalan perumahan Cibinong Lakeside ke Dinas Pemukiman, Kawasan Perumahan dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.

Pengawas Wilayah Cibinong pada UPT Pengawas Tata Bangunan Wilayah 1 Cibinong, Rizki Akbar mengatakan, peran pihaknya dalam pelanggaran perumahan yang keberadaannya dekat Setu Pemda tersebut sudah ada di pusat.

“Perumahan yang sedang ada pembangunan tersebut sudah kami limpahkan ke bagian perumahan di DPKPP, yang nantinya akan dilimpahkan ke Satpol PP. Jadi, peran kami sudah tuntas untuk persoalan perumahan yang letaknya tak jauh dari kantor Bappeda Litbang itu,” ujar Rizki kepada bogorOnline.com Selasa (9/5).

Menurutnya, perumahan itu selain diduga melanggar GSS, juga diketahui belum melengkapi perizinannya. Sehingga, pihaknya menerapkan Perda Nomor 12 Tahun 2009 dan Perbup nomor 63 tahun 2013 tentang IMBG.

Ia juga menyebutkan, jangankan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dasar untuk menerbitkan izin tersebut saja belum dimiliki pengembang perumahan Cibinong Lakeside.

“Saya sudah cek di pusat, Pengesahan Detail Rencana Teknis (PDRT) saja belum dikeluarkan, bagaimana IMB mau bisa diterbitkan,” kata dia.

Terpisah, Manager Marketing Cibinong Likeside, Susanto mengakui jika pembangunan perumahan Cibinong Lakeside tersebut belum memiliki perizinan, namun pengembang perumahan memiliki itikad untuk mengurusnya. “Izin sedang proses. Artinya kami sudah ada itikad baik untuk taat pada aturan. Dan tanggal 26 bulan ini baru akan keluar,” kata Susanto.

Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengantongi surat kajian teknis rencana pembangunan perumahan di lokasi tersebut, yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah. “Ini kami ada surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bogor,” imbuh dia sambil menunjukan surat yang dimaksud.

Sementara itu, Kepala Beppeda Litbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah memaparkan, surat yang ditandatangani oleh dirinya tersebut sebagai acuan oleh instansi yang menerbitkan perizinan.

“BPMPTSP minta kepada Bappeda Litbang untuk membuat arahan teknis ruang, dan dari tata ruang yang ada bisa dibuat perumahan. Tapi karena lokasi tersebut ada Setu Pemda yang sudah masuk dalam setu front city yang sudah masuk dalam program pembangunan pemerintah daerah, maka instansi perizinan harus juga mengacu pada hal tersebut,” paparnya. (di)

Comments