Bersyukur Kita Indonesia

Indonesia diberikan anugerah yang begitu melimpah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Selain potensi alamnya yang sangat indah, Indonesia juga merupakan negara yang sangat majemuk. Penduduknya menganut sejumlah agama yang berbeda, ada yang beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu, dan sejumlah aliran kepercayaan.

Indonesia juga  menjadi negara dengan jumlah etnis terbanyak di dunia. Data BPS menyebutkan terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau sukubangsa di Indonesia  atau tepatnya 1.340 suku bangsa. Terdapat 1211 bahasa yang di antaranya 1158 bahasa daerah. Selain itu, kita juga menjadi negara dengan partai politik terbanyak di dunia.

Indonesia juga merupakan negara kepulauan. Menurut data Badan Informasi Geospasial (BIG),  pulau yang terdaftar dan berkoordinat berjumlah 13.466 pulau. Jika ditarik garis lurus total panjang garis pantai Indonesia adalah 99.093 kilometer, terpanjang kedua di dunia setelah Kanada.

Kemajukan Suku bangsa, Agama, Bahasa, pandangan politik dan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan tentunya harus disikapi secara bijak. Keberagaman bisa menjadi potensi atau  kekuatan yang luar biasa jika kita mampu mengelolanya dengan baik. Namun, keberagaman bisa menjadi ancaman di dalam kehidupan bernegara di tengah kompetisi global yang sangat ketat.

Kita patut bersyukur karena para pendahulu kita telah menemukan kesadaran berbangsa di tengah keberagaman ini. Bangsa ini telah mempraktekkan kehidupan yang toleran, saling menghargai dan gotong-royong. Jauh sebelum para founding father mendirikan republik ini, kita telah hidup ber-Pancasila tanpa nama yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika.

Kita juga patut mensyukuri para pendiri negara ini, baik yang berhaluan nasionalis maupun yang agamis juga menemukan kesadaran berbangsa meneruskan nilai-nilai yang dipraktekkan para leluhur kita. Kaum nasionalis kita sangat agamis dan sebaliknya yang agamis sangat nasionalis. Dengan kesadaran yang demikian, kita menemukan formula yang seimbang.

Tidak ada pertentangan antara nasionalisme dengan agama. Bahkan ulama terkemuka di negara ini mengeluarkan fatwa, membela tanah air adalah bagian dari iman (Hubbul Wathon Minal Iman). Itu merupakan produk ijtihad yang mempersatukan bangsa kita.

Perlu kita sadari, Pancasila yang menjadi dasar negara kita, rumusannya berdasarkan pada praktek hidup nenek moyang kita dan juga mendasari pada nila-nilai kehidupan beragama. Karena itu,  nilai-nilai yang terkandung di dalamnya masih sangat relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara kita  saat ini, ratusan atau bahkan ribuan tahun ke depan. Pancasila bahkan mulai dipelajari oleh berbagai negara, karena Pancasila bukan hanya memberikan ketentraman di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam upaya menciptakan ketertiban dunia.

Namun, di tengah perhatian dunia yang mengagumi pilar-pilar kebangsaan negara kita, ada segelintir pihak yang justru dari dalam negeri ini sendiri mempersoalkan Pancasila sebagai dasar negara dan bahkan ingin merubahnya dengan sistim tang lain.
Yang paling ekstrim menyebut Pancasila sebagai produk thogut. Sandarannya ayat suci Al Qur’an, “laa hukmu Illallah” yang mereka tafsirkan semaunya sendiri.

Karenanya, mereka menganggap negara dengan Pancasila sebagai negara kafir, penduduknya kafir dan yang telah wafat dalam keadaan ber-Pancasila dianggapnya mati dalam keadaan kafir. Penyebaran pemahaman yang sangat keliru ini berlangsung secara masif  mulai dari kampus hingga ke kampung-kampung. Untungnya, ada juga saudara-saudara kita yang nenyadari hal ini dan melakukan berbagai upaya meluruskan kekeliruan tersebut.

Ada juga kelompok yang lebih lembut tapi berbahaya. Mereka menerima Pancasila tapi dengan syarat adanya perlakuan khusus satu golongan. Kalangam ini menganggap Pancasila yang kita pedomani sekarang menyimpang dari Pancasila sebelumnya. Mereka ingin mengembalikan Piagam Jakarta yang didalamnya memperlakukan khusus umat Islam. Mereka menawarkan NKRI bersyariah, dengan memasukan kembali frase  “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” yang pernah dihapus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan  Indonesia, saat merumuskan naskah piagam tersebut.

Perdebatan soal ini sebenarnya bukan kali ini terjadi. Sejak kita ingin merdeka, para intelektual kita juga telah berdebat panjang dari mulai soal bentuk negara, hal-hal yang mendasari berdirinya negara dan format kepemimpinannya.

Perdebatan paling serius menyoal dasar negara. Apakah negara ini akan berdasarkan negara agama atau kesukuan atau lainnya?.

Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan  Muqaddimah  (preambule). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD. Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.

Tentu saja saat itu ada penolakan, antara lain dari Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Muhammadiyah yang menginginkan Islam sebagai dasar negara.

Sejumlah tokoh lalu diutus Bung Karno untuk melobi Ki Bagus. Mohammad Hatta, meyakinkan Ki Bagus, bahwa kata ”Ketuhanan” ditambah dengan ”Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai dengan nafas Islam.  KH A Wahid Hasyim dan Teuku Muhammad Hassan juga berpandangan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah AllahSubhanahu wa Ta’ala, bukan yang lainnya.

Kasman menjelaskan, Ketuhanan Yang Maha Esa menentukan arti Ketuhanan dalam Pancasila. ”Sekali lagi bukan Ketuhanan sembarang Ketuhanan, tetapi yang dikenal Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata Kasman meyakinkan Ki Bagus.

Namun meski masih ada sedikit beda pandang, pada akhirnya semua menerima bahwa kita akan mendirikan negara kebangsaan, bukan negara agama juga bukan negara suku tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kita akan berdebat panjang lagi soal masa lalu itu. Karena, penafsiran sejarah akan sangat bergantung orientasi masa depan para penafsir.

Namun setidaknya, melalui pilihan para pendiri bangsa tersebut sampai hari ini kita masih satu bangsa. Semua agama, semua suku dapat melaksanakan aktifitasnya dan dijamin oleh negara, tentunya sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Kenyataan yang sangat berbeda dengan sejumlah negara di Timur Tengah yang masih belum menemukan formula seimbang antara nasionalisme dan agama. Tentunya, kita bisa demikian antara lain karena Tuhan meridhoi Indonesia yang ber-Pancasila ini.

KH. Abdurrahman Wahid dalam pengantar buku Ilusi Negara Islam mengatakan, akan selalu ada pihak yang mempersoalkan dan bahkan ingin mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi, di waktu yang sama akan selalu ada pihak-pihak yang membelanya. (*)

 

Saeful Ramadhan

Redaktur

Comments