Perizinan PT Adhimix Terancam Dicabut

BABAKAN MADANG – PT.Adhimix Precast Indonesia di jalan raya Citaringgul Desa Citaringgul Kecamatan, Babakan Madang, diketahui banyak melanggar aturan pemerintah. Perusahaan penghasil beton cair itu pun terancam dicabut perizinannya jika tak menaati aturan pemerintah.

Hal ini terungkap saat Komisi III DPRD Kabupaten Bogor bersama satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait melakukan peninjauan lokasi ke pabrik readymix tersebut, Senin (15/05).

Atas sejumlah pelanggaran yang dilakukan PT.Adhimix tersebut, pihaknya meminta perusahaan untuk segera melakukan pembenahan.

Terungkap, selain membuang limbah cair bekas cucian mobil pengangkut bahan beton ke selokan serta limbah padat yang berceceran, pelanggan lain juga dimilikinya. Seperti halnya sejumlah bangunan yang tidak sesuai dengan Site Plan, pelanggaran Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang luasannya 60 persen serta tidak adanya ruang terbuka hijau.

Wakil ketua komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Iswahyudi menuturkan, bahwa pihaknya akan memanggil pimpinan perusahaan itu ke gedung dewan dalam waktu dekat ini. “Kita tunggu saja, kalau perusahaan tidak kooperatif kami rekomendasikan untuk mencabut perizinan yang sudah ada,” kata Iswahyudi.

Ia meminta agar Dinas teknis untuk melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap PT.Adhimix Precast Indonesia. “Setelah itu, kami akan panggil pimpinan yang memiliki kebijakan, kalau yang kami temui ini hanya kepala plan yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil kebijakan,” pinta Iswahyudi.

Menurut Politisi Partai Hanura Kabupaten Bogor ini, kesalahan bukan hanya berada pada pihak perusahaan tetapi eksekutif melalui dinas teknis juga mutlak tidak melakukan pengawasan. “Padahal anggaran untuk pengawasan itu ada, jadi selama ini apa yang diawasi,” ujarnya.

Menurutnya, selagi pihak perusahaan mau melakukan pembenahan, pihaknya hanya memberikan sankksi teguran semata. Kalaupun perusahaan ada itikad baik mau memperbaiki kesalahan, pihaknya masih memberikan kesempatan itu.

“Sementara kita masih memberikan toleransi pihak perusahaan untuk memperbaiki pelanggaran-pelanggaran yang ada,” ungkapnya.

Ade Sanjaya anggota komisi III juga menambahkan, terkait dengan Site Plan, dirinya meminta kepada perusahaan untuk merubah site plant, dan jika tidak untuk dilakukan pembongkaran. “Apakah perusahaan akan melakukan perubahan Site Plan atau akan melakukan penyesuaian dengan Site Plan yang sudah ada dengan melakukan pembongkaran sendiri, kalu tidak maka pemerintah yang akan membongkar,” ucapnya.

“Kami juga meminta agar melakukan pembenahan lahan terbuka hijau, untuk mengantisipasi dampak air limbah yang dikhawatirkan memicu terkontaminasinya air sumur warga, karena hal ini dapat menjadi bom waktu bagi masyarakat sekitar,” pintanya.

Sementara itu, Rury Candra selaku kepala plant PT.Adhimix Precast Indonesia menyadari jika perusahaan yang dikelolanya memiliki sejumlah pelanggaran. Pihaknya berjanji akan melakukan perbaikan itu.

“Kami segera membenahi apa yang menjadi pelanggaran perusahaan. Saya menyadari memang adanya dokumen perusahaan yang belum ter update,” kilahnya.

Meski perusaahan sudah puluhan tahun dan adanya pelanggaran, Rury berkilah jika pihaknya belum lama menjabat sebagai kepala plant. “Saya terhitung belum lama karena baru menjabat sebagai kepala plant. Kami akan membenahi itu. Sebab, jika perusahaan ditutup karena pelanggaran, ini sangat berdampak dengan masyarakat sekitar yang pekerjanya didominasi warga setempat,” tukasnya. (di)

Comments