Bicara Aturan PMII Kabupaten Bogor, Mendesak Full Day School Dihapuskan

CIBINONG-

Mengenai kabar terkini soal Peraturan Presiden (Perpres) yang katanya akan terbit dan menghapus aturan Full Day School. Maka Ketua Pergerakan Mahasisiwa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Bogor Muhamad Husnul mengatakan, pihaknya mendesak Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang ada di Bumi Tegar Beriman segera menghentikan Full Day School (Fds). Dikerenakan amat bertentangan dengan Undang-Undang (UU) no 20 tahun 2003. Tentang sistem pendidikan Nasional pasal 51 pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilaksanakan. Berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah.

“UU itu menegaskan bahwa masing-masing Sekolah atau Madrasah memiliki otonomi penuh untuk mengatur atau memilih model masing-masing sekolah termasuk lama belajar.

Otonomi pendidikan bagi sekolah-sekolah secara prinsip ketentuan berapa jam hari sekolah dan beberapa hari sekolah itu urusan teknis yang menjadi domain sekolah dan kewenangan Pemprov, Pemkot atau Pemda hal tersebut tertuang dalam UU no 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah,” tagasnya saat dihubungi bogorOnline.com Selasa (22/8/17).

Husnul menambahkan, Fds juga mengambil hak orang tua atau wali berinteraksi dengan anaknya serta sanganak juga dirapas haknya bergaul dengan teman-temannya. Padahal sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 UU no 35 tahun 2014, tentang perlindungan anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak kewajiban orang tua wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

“Untuk itu kami juga meminta KPAI mendorong pemerintah untuk berkonsentrasi memenuhi 8 standar nasioanal pendidikan. Sehingga pemerataan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan ramah anak dapat terpenuhi,” tutur Husnul.(rul)

Comments