Perbup Belum Kelar, Program PTSL Tetap Berjalan

Cibinong – Guna mengantisipasi adanya pejabat wilayah tersangkut perbuatan melawan hukum dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di empat kecamatan, Pemerintah Kabupaten Bogor merancang Peraturan Bupati (Perbup). Direncanakan, Perbup tersebut akan dikeluarkan akhir bulan ini.

Perbup tersebut untuk melegalkan biaya administrasi sebesar Rp 150 ribu dalam pengurusan sertifikat program PTSL dari pemerintah pusat agar tidak terjadi pungutan liar (Pungli).

Kasubag Perundang-Undangan pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengatakan, pemerintah daerah masih merancang payung hukum untuk PTSL.

“Perbup tersebut masih dalam pembahasan. Ini mau dibahas lagi serta pemberian judul pada produk payung hukum yang nantinya akan disahkan Bupati,” ujar Ade, kemarin.

Ia menambahkan, nantinya Perbup tersebut akan mengatur dua hal yang berkaitan program sertifikasi sistematis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. “Perbup akan dibuat satu, yang didalamnya itu mengatur biaya administrasi dan Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” katanya.

Terpisah, Kasubid BPHTP pada Bappenda Kabupaten Bogor, Andri mengatakan, pihaknya telah membuat draf untuk Perbup program sertifikasi tanah tersebut yang tidak menghilangkan BPHTB.

“Untuk mendukung program tersebut, pajak daerah akan melakukan pengurangan, peringanan dan pembebasan. Karena kami dituntut memberikan pengurangan, mau tidak mau itu dilakukan,” kata Andri.

Ia menerangkan, masuknya beberapa kecamatan potensi BPHTB dalam program tersebut membuat pihaknya memilah-milah dalam melakukan peringanan biaya pajak.

“Cibinong itu potensi BPHTB nya sangat besar dan kami tidak mau kehilangan itu. Jadi ada beberapa pengurangan diantaranya 50 persen BPHTB dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya luasannya kurang dari 100 meter persegi,” terangnya.

Ia menjelaskan, pemberlakuan pengurangan 50 persen BPHTB tersebut berlaku hanya untuk objek pajak tersebut NJOP diatas Rp 60 juta. “Kalau orang tidak mampu kemungkinan juga bisa menggunakan fasilitas PPOPTKP 60 juta itu. Jadi kalau NJOP-nya dibawah Rp 60 juta diperbolehkan tidak bayar BPHTB sama sekali,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Hubungan Hukum BPN /ATR Kabupaten Bogor, Budi Kristiyana mengungkapkan, program yang tahun ini menargetkan 80 ribu bidang tersebut tetap berjalan tanpa menunggu diterbitkannya Perbup.

“Program ini digulirkan berdasarkan SKB 3 Menteri yaitu Mendagri, Menagraria/KBPN dan Mendes. Perbup itu untuk menopang anggaran yang tidak ada di DIPA BPN. Jadi kalau Perbup ini sampai akhir tahun belum terbit, PTSL tetap berjalan,” kata Budi.

Ia megungkapkan, Perbup tersebut diterbitkan untuk memayungi rekanan BPN/ATR pada tingkat bawah yang turut menjalankan program PTSL. “Perbup ini sebagai payung hukum untuk teman-teman dibawah terutama aparat desa maupu kelurahan dan masyarakat, kaitan dengan anggaran seperti materai, patok dan biaya transportasi aparat desa maupun kelurahan ke Kantor Pertanahan ini,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ini tetap diharapkan secepatnya agar program PTSL untuk masyarakat di empat kecamatan ini maksimal.

“Kami tidak ingin adanya program ini malahan membuat sejumlah orang di bawah terjerat Pungli. Makanya, alangkah baiknya Perbup ini diterbitkan agar kegiatan berjalan lancar,” tandasnya. (di)

Comments