Reses Dewan, Warga Keluhkan Debu dan Penyakit ISPA

PARUNGPANJANG – Dampak negatif dari adanya eksploitasi alam berupa tambang andesit bukan hanya terjadi di area pertambangan, tapi juga di jalur transportasi tambang. Hal ini salah satunya terungkap dalam penyampaian aspirasi warga masyarakat dalam giat reses anggota DPRD Kabupaten Bogor dari daerah pemilihan (dapil) V. “kerusakan infrastruktur jalan menjadi hal klasik yang terus berulang tanpa ada solusinya. Begitupun masalah kesehatan warga masyarakat. “Papar TB Ule Sulaeman salah seorang perwakilan warga dan lembaga Desa saat acara dialog reses tersebut di halaman Kantor Kecamatan Parungpanjang, Rabu (30/8/2017).

Dalam acara reses tampak dihadiri Camat Parungpanjang, Camat Tenjo, Kapolsek Parungpanjang, Kepala KUA serta para Kepala Deda (Kades) dari dua wilayah Kecamatan tersebut. Sementara dari DPRD Kabupaten Bogor hadir ketua DPRD Ade Ruhandi dan Yusep dari Partai Golkar, Ucup Supriatna dari PKB, Permadi Adjid dari PAN dan Sarni dari Partai Gerindra.

Aspirasi dan laporan banyaknya keluhan warga soal dampak negatif angkutan tambang juga disampaikan Camat Parungpanjang Edi Mulyadi saat memberikan sambutan. Menurutnya, wacana pembangunan jalur khusus¬† angkutan tambang yang disampaikan Wagub Jabar sangat bagus untuk segera direalisasikan. “data yang saya terima dari Puskesmas, masyrakat Parungpanjang yang berobat perhari mencapai 300 sampai 350 orang. Hampir lebih 30 persen pasien mengeluhkan dan mengidap penyakit inspeksi saluran pernapasan akut (ISPA-red), “Ujarnya.

Camat juga menambahkan, data dari Dishub yang dia terima menunjukan, intensitas lalu lalang truk tambang per-24 jam ada sekitar 3100  unit kendaraan.
“Padahal kekuatan jalan hanya 18 ton tapi kendaraan yang melintasi jalan ini beratnya 50 ton lebih. akhirnya jalan cepat rusak dan menambah volume debu. “Beber Edi Mulyadi. Menangapai hal ini, Ketua DPRD Ade Ruhandi mengatakan sangat mengapresiasi adanya aspirasi warga. Soal ISPA, menurut Jaro Ade sapaan akrabnya, akan menjadi perhatiam serius dan segera dilakukan kajian lengkap guna adanya tindak lanjut dalam mengatasi tingkat penanganan kesehatan warga. “Langkah pertama harus ada verifikasi kebenaran data ini dari puskesmas, agar tidak cuma asumsi. Tapi prinsipnya pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana kesehatan publik harus ditingkatkan. “Tegas Jaro Ade, (mul).

Comments