Bubarkan Kementerian BUMN!

bogorOnline.com

Kritikan pedas menyangkut pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga merugi Rp 5,852 trilyun pada semester I/2017 datang dari Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro Dian Assafri.

“Kerugian BUMN sampai Rp 5,852 trilyun bukan hal sepele. Kalau tidak mampu membina perusahaan negara segera bubarkan saja Kementerian BUMN,” kata Dian yang juga menjabat staf ahli DPR RI ini.

Dian yang juga pengurus DPP KNPI ini juga menyoroti pejabat eselon satu hingga eselon empat pada kementerian BUMN yang merangkap sebagai komisaris BUMN. “Semestinya dengan adanya pejabat kementerian BUMN rangkap jabatan sebagai komisaris dapat menggenjot kinerja BUMN bukan malah merugi,” tandasnya.

Dian juga mengkritik banyaknya relawan Jokowi-JK dalam Pemilihan Presiden 2014 yang ditempatkan sebagai direksi dan komisari pada perusahaan pelat merah tersebut. “Apabila memiliki kompetensi dan kredibel tidak masalah. Ini yang jadi masalah dipasang di BUMN malah BUMN nya merugi kesannya hanya terima gaji buta,” kata Dian.

Nah fakta rangkap jabatan dan pembinaan yang gagal tersebut tentu tidak sejalan dengan revolusi mental yang didengungkan Pemerintahan Presiden Jokowi. Lantas apa solusinya? “Bubarkan saja Kementerian BUMN cuma jadi beban APBN. Lalu tunjuk Menteri Keuangan sebagai kuasa pemegang saham BUMN dan tutup seluruh BUMN sakit,” tandas Dian.

Kritikan pedas menyangkut pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga merugi Rp 5,852 trilyun pada semester I/2017 datang dari Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Kosgoro Dian Assafri.

“Kerugian BUMN sampai Rp 5,852 trilyun bukan hal sepele. Kalau tidak mampu membina perusahaan negara segera bubarkan saja Kementerian BUMN,” kata Dian yang juga menjabat staf ahli DPR RI ini.

Dian yang juga pengurus DPP KNPI ini juga menyoroti pejabat eselon satu hingga eselon empat pada kementerian BUMN yang merangkap sebagai komisaris BUMN. “Semestinya dengan adanya pejabat kementerian BUMN rangkap jabatan sebagai komisaris dapat menggenjot kinerja BUMN bukan malah merugi,” tandasnya.

Dian juga mengkritik banyaknya relawan Jokowi-JK dalam Pemilihan Presiden 2014 yang ditempatkan sebagai direksi dan komisari pada perusahaan pelat merah tersebut. “Apabila memiliki kompetensi dan kredibel tidak masalah. Ini yang jadi masalah dipasang di BUMN malah BUMN nya merugi kesannya hanya terima gaji buta,” kata Dian.

Nah fakta rangkap jabatan dan pembinaan yang gagal tersebut tentu tidak sejalan dengan revolusi mental yang didengungkan Pemerintahan Presiden Jokowi. Lantas apa solusinya? “Bubarkan saja Kementerian BUMN cuma jadi beban APBN. Lalu tunjuk Menteri Keuangan sebagai kuasa pemegang saham BUMN dan tutup seluruh BUMN sakit,” tandas Dian. (di)

Comments