Terdakwa Kasus Tol Bocimi Hadirkan Empat Saksi

Terdakwa Kasus Tol Bocimi Hadirkan Empat Saksi

Cibinong – Empat saksi meringankan dihadirkan dalam persidangan perkara dugaan penipuan uang ganti rugi pembebasan lahan Tol Bocimi, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Selasa (12/9) sore.

Tiga orang warga Desa Watesjaya dan satu saksi ahli dihadirkan dalam sidang lanjutan perkara yang dipimpin oleh majelis hakim Rio Destrado.

Saksi Wawan mengatakan, pada saat pembebasan lahan untuk Jalan Tol Bocimi di Desa Watesjaya, dirinya berperan sebagai ketua RW 3. “Dalam proses itu memang saya telah memerintahkan terdakwa Engkus yang tak lain sebagai Ketua RT 3, untuk membantu warga. Terlepas itu ada imbalan sah-sah saja, asalkan tak ditarget atau seikhlasnya,” ujar Wawan dalam persidangan, kemarin.

Ia menambahkan, pengurusan yang dilakukan oleh terdakwa Engkus tidak secara door to door. “Tidak ada RT Engkus datang ke rumah-rumah warga. Yang saya tahu, masyarakat yang datang ke rumah RT Engkus untuk memberikan kerohiman,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, adapun imbalan yang diterima Engkus itu dialokasikan untuk merenovasi sebuah rumah ibadah di lingkungan Desa Watesjaya. “Uang yang terkumpul di Engkus dalam pengrusan ganti rugi itu dikasih untuk renovasi masjid,” ungkapnya.

Senada, saksi Sahroni, yang merupakan salah satu warga pemerima uang ganti rugi Tol Bocimi menjelaskan, pihaknya meminta Engkus untuk menguruskan ganti rugi itu setelah dirinya datang ke Desa.

“Saya pernah ngurus sendiri tapi kata orang Desa kalau formulir ada di Engkus. Saya datang ke Engkus dan diuruskan dengan dapat uang ganti rugi atas tanah saya seluas 500 meter dengan nilai Rp 400 juta. Saya kasih kira-kira Rp 10 juta, dan nilai itu tidak ditentukan oleh Engkus,” kata Sahroni.

Lebih lanjut,  Endin yang juga sebagai pengurus masjid yang mendapat bantuan dana dari tangan Engkus mengungkapkan, terdakwa menyumbang renovasi masjid Rp hampir 53 juta. “Saya pernah tahu uang sumbangan masjid itu dari perbantuan yang dilakukan Engkus dalam pembebasan lahan Tol Bocimi,” kata Endin.

Ia menerangkan, dirinya sempat mendengar Engkus berperan sebagai Korlap pembebasan lahan dari obrolan sejumlah warga. “Pernah dengar Engkus ini Korlap dari obrolan warga ketika di masjid,” terangnya.

Sementara itu, Saksi Ahli, Bintatar Sinaga menjelaskan, bahwa perkara penipuan itu akibat ada seseorang yang dirugikan secara meteri. “Pasal 378 KUHP itu adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk meraih keuntungan secara pribadi atau orang lain secara materi. Jadi ada korban yang dirugikan melapor ke pihak Kepolisian,” kata Bintatar.

Dosen Ilmu Hukum Pidana pada Unversitas Pakuan ini menerangkan, perkara penipuan itu harus ada pelapor yang menuangkan keterangan kerugian materinya dalam BAP penyidik. “Pelapor harus di-BAP. Kalau itu tidak dilakukan, maka perkara tersebut tidak sah atau batal demi hukum,” terangnya.

Pada kesempatan terakhir, Bintatar sempat mengharapkan agar para majelis hakim melihat perkara ini secara objektif. “Saya mohon supaya majelis hakim yang menangani perkara itu dapat bertindak secara objektif,” tandasnya. (di)

Comments