Kemendikbud Berkomitmen, Tuntaskan Sertifikasi Guru

bogorOnline.com-

Dalam kurun waktu 10 tahun, proses sertifikasi guru yang merupakan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD), telah mencapai angka signifikan.

Sejak 30 Desember 2005, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mulai menggenjot sertifikasi guru secara berkelanjutan. Langkah persiapan dilakukan pada 2006 dan pelaksanaan sertifikasi dimulai dari 2007.

Namun dalam perjalanan, jumlah guru terus bertambah sehingga belum semua dapat disertifikasi. Di lain pihak, pemerintah masih memerlukan guru profesional. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, terdapat klausul pemerintah akan membiayai sertifikasi guru yang diangkat hingga 2015.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad di Kemendikbud, Jakarta, Selasa (17/10), menegaskan, pemerintah melalui Kemendikbud berkomitmen akan menyelesaikan dan menuntaskan proses sertifikasi guru hingga 2019.

Tapi untuk semua itu, pemerintah akan mendata terlebih dulu kesiapan anggarannya. Kemendikbud juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

“Sekarang kami belum dapat memastikan target karena kami harus berkoordinasi dengan Kemenristek-Dikti menyangkut kapasitas Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan atau LPTK yang akan melaksanakan proses sertifikasi guru melalui Pendidikan Profesi Guru atau PPG,” ungkap Hamid yang juga Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud.

Sejak 2007 hingga 2017, total guru yang sudah disertifikasi mencapai 1.471.812, dan yang belum tersertifikasi sekitar 656.150 orang. Melalui kerja sama dengan sekitar 46 LPTK di bawah Kemenristek-Dikti, diharapkan sertifikasi para guru tersebut dapat dituntaskan.

Persyaratan guru mengikuti sertifikasi melalui PPG sesuai aturan yang berlaku harus berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru PNS. Jika tanpa surat keputusan (SK), GTY akan sulit karena status mereka tidak jelas.

Selain itu, masih banyak guru yang belum berstatus jenjang S1 dan ada yang memasuki usia pensiun. “Agar berjalan baik, kami mengharapkan para guru itu harus diangkat menjadi GTY juga berjenjang S1 atau minimal jenjang D4 terpenuhi,” cetus Hamid.

Tunjangan profesi

Tujuan sertifikasi guru yaitu memperoleh tunjangan profesi guru (TPG), guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesejahteraan guru. Dengan demikian, mereka mampu meningkatkan kualitas diri sebagai guru.

Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbud Nurzaman mengakui terdapat kritikan bahwa TPG masih kurang signifikan bagi peningkatan kualitas guru. Pihaknya membuka diri terhadap kritikan tersebut. “Kami memang harus membuka diri dan menerima masukan hal tersebut. Karenanya, kami memberikan kepada para guru bersertifikasi pelatihan berupa Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan atau PKB,” ungkap Nurzaman.

Melalui PKB, Ditjen GTK Kemendikbud memberikan pelatihan melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) yang tersebar di sejumlah kota besar. Dengan kata lain, Kemendikbud telah menjalankan semua upaya untuk meningkatkan kompetensi guru.

Selain itu, Kemendikbud memberikan dana hibah bagi perkumpulan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Melalui kelompok tersebut, para guru berlatih bersama tentang kreativitas pembelajaran. Setiap kelompok tersebut mendapat dana hibah berkisar Rp35 juta hingga Rp40 juta.

Nurzaman menjelaskan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi guru bersertifikasi pada 2014 rerata UKG mencapai 4,7 poin, UKG 2015 sebesar 5,5 poin, dan UKG 2016 sekitar 6,49 poin. Berdasarkan hasil evaluasi, UKG selanjutnya ditiadakan diganti dengan PKB.

“UKG yang telah berjalan menjadi bahan analisis untuk memotret peta guru-guru kita kemudian dianalisis untuk diberikan pelatihan. Setiap akhir pelatihan, mereka diberikan tes untuk menentukan indikator kemampuan mereka. UKG diganti dengan PKB. Kami menegaskan UKG tidak lagi menentukan lulus atau tidak lulus tapi melihat pencapaian kompetensi para guru kita,” tukasnya.

Kasubdit Pembinaan Guru Ditjen GTK Santi Amburukmi melanjutkan berdasarkan amanat PP Nomor 19 Tahun 2017 terkait PPG terdapat aturan mengenai penganggaran PPG meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan.

“Anggaran PPG tidak lagi dibebankan kepada pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah dan satuan pendidikan,” tandasnya.(rul)

Sumber: mediaindonesia.com

Comments