Menhan Ryamizard Persilakan, BPK Audit Kementeriannya

bogorOnline.com-

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu memberi lampu hijau kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit ­sistem pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Termasuk, jika hasil audit itu dipublikasikan kepada publik dan sesuai dengan koridor hukum.

“Silakan saja. Saya pokoknya kalau ada hukumnya boleh, ya silakan. Kalau hukumnya enggak boleh, ya ndak boleh. Enggak ada masalah, sesuai dengan hukum,” ujarnya di Kantor Kemhan, Jakarta, kemarin (Jumat, 13/10).

Menurut Ryamizard, transparansi kinerja lembaga merupakan keniscayaan di era keterbukaan saat ini. Oleh sebab itu, ia akan memberi akses kepada auditor BPK untuk melakukan tugasnya.

“Saya senang kalau diaudit kok, bukan marah-marah. Karena bagi saya semua harus terbuka. Enggak ada ­masalah, sesuai dengan hukum saja,” tandasnya.

Senada, anggota I BPK Agung Firman Sampurna memastikan bahwa Kemenhan dan TNI memberi akses penuh kepada BPK untuk melaksanakan audit, termasuk audit pengadaan alutsista pada unit organisasi di bawah kementerian dan lembaga tersebut.

“Terkait akses kepada BPK untuk melakukan audit terhadap Kemenhan dan organisasinya, Menhan dan Panglima TNI tidak pernah menghalangi BPK melakukan pemeriksaan,” kata Agung Firman saat jumpa pers di Kantor BPK, Kamis (12/10).

Ia menuturkan, sejak 2007 hingga 2017, BPK sudah melakukan 27 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, ataupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selama itu pula, menurut dia, tidak pernah ada larangan dari Menhan atau Panglima TNI terhadap proses audit BPK.

“Selama itu berlangsung, baik Menhan, Panglima TNI, maupun pimpinan organisasi, tidak pernah menghalangi BPK,” imbuhnya.

Kendati demikian, ia mengemukakan, pihaknya menga­kui selama pemeriksaan memang ada sedikit hambatan terkait dokumen pemeriksaan terhadap satu akun yang dipilih BPK. “Namun, hambatan tersebut bisa diselesaikan,” tandasnya.

BPK saat ini masih melakukan audit alutsista yang dipimpin oleh anggota I Agung Firman Sampurna. Pembentukan tim itu salah satunya ditujukan untuk memeriksa pembelian helikopter Agusta Westland (AW) 101. Namun, audit yang dilakukan BPK akan mencakup seluruh pengadaan alutsista di Kemenhan yang menurut penilaian BPK berisiko tinggi.(rul)

Sumber:http://mediaindonesia.com/news/read/127169/menhan-persilakan-bpk-mengaudit-kementeriannya/2017-10-14

Comments