IPPAT Pengda Kabupaten Bogor Gelar Seminar Nasional

Babakan Madang – Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Pengurus Daerah (Pengda) Kabupaten Bogor, menggelar seminar nasional dengan menghadirkan sejumlah pembicara yang ahli di salah satu hotel di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, kemarin.

Ketua IPPAT Pengda Kabupaten Bogor Novaliyanto Kurniawan mengatakan, seminar nasional yang diselenggarakan dibagi menjadi tiga sesi dengan tema yang berbeda.

Sesi pertama, mengangkat masalah pencegahan, penanganan, resiko jabatan PPAT atas perkara perdata, pidana, dan korupsi. Kemudian sesi kedua terkait dengan perlindungan hukum terhadap PPAT dalam praktik pelaksanaan jabatannya di lapangan, dan sesi terakhir mengupas tuntas pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam rangka tax amnesty berikut pembuatan akta-akta dan permasalahannya.

“Dalam sesi pertama ini, ada empat pembicara yaitu Dr Budi Untung yang mengangkat peran organisasi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota dan kepada anggota pada umumnya serta problematik pelaksanaan kode etik,” kata Novaliyanto.

Pembicara lainnya, dari Polres Bogor, Kapolres Bogor AKBP Andi Moch Dicky menyoroti persamaan persepsi terhadap pasal-pasal KUHP yang sering dikenakan terhadap PPAT dalam menjalankan jabatannya. Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus PPAT yang bermasalah yang sering melibatkan PPAT ke ranah hukum pidana.

Dalam hal ini, Kapolres Bogor menegaskan, bahwa persoalan PPAT tak terlepas dari banyaknya permasalahan atas kasus tanah yang terjadi di hampir semua wilayah. Untuk itu, perlu adanya sinergitas.

“Karena permasalahan yang sering muncul adalah kasus pertanahan, hampir setiap hari Reskrim menangani kasus yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pejabat daerah sampai dengan Menteri. Untuk itu, saya minta Notaris dan PPAT sebagai pencatat, dalam kaitkan dengan penyidikan, jangan menganggap bahwa pasal 66 itu sebagai benteng untuk Notaris dan PPAT, tapi sebagai bagian dari peran serta dalam penegakan hukum,” kata AKBP Andi Moch Dicky.

Prof. Dr. Mudzakkir juga menjadi pembicara, ia mengemukakan tentang kajian hukum pidana sebagai terobosan hukum dalam upaya perlindungan hukum atas tuntutan pidana terhadap PPAT, peran dan fungsi kode etik jabatan PPAT dan organisasi untuk melindungi PPAT dalam menjalankan jabatannya, serta solusi dan kiat-kiat strategis untuk menerapkan kode etik dalam pelaksanaan jabatan PPAT.

Pembicara lainnya adalah mantan Komisioner KPK Chandra M Hamzah, ia memberikan penjelasan kepada peserta seminar terkait dengan kajian hukum tindak pidana korupsi dalam praktik pelaksanaan jabatan PPAT.

Ia menekankan kepada peserta, untuk hati-hati dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah, termasuk aset. “Aset itu harus ekstra hati-hati. Kita harus tahu bagaimana prosedur dalam melepaskan barang milik daerah, BUMN maupun BUMD. Karena kalau terjadi permasalahan, disitu ada tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Di sesi kedua, yang mengangkat soal perlindungan hukum terhadap PPAT dalam praktik pelaksanaan di lapangan, menghadirkan lima pembicara yakni A. A. Leonard Kiuk, Bidang Hukum Polda Jabar, Otty Hari Chandra Ubayani, Firdhonal dan Hapendi Harahap.

Sedangkan sesi terakhir, melibatkan enam orang pembicara, mereka adalah Andy Tenrisau Direktur pengaturan dan pendaftaran hak tanah dan PPAT Kementerian ATR /BPN, Dedi Suartono Kanwil DJP II Jawa Barat, Julius Purnawan, Agustyarsyah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Tengku Mulya dari Bappenda Kabupaten Bogor dan Albert Richi Aruan. (di)

Comments