Keuangan PDAM Tirta Pakuan Digerogoti World Bank?

bogorOnline.com

World Bank (Bank Dunia) terus menggerogoti keuangan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan. Pasalnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu harus merogoh kocek hingga Rp10 miliar pertahun untuk membayar hutang yang mencapai Rp85 miliar.

Diketahui PDAM meminjam dana tersebut saat 2009, yang diperuntukan bagi pembangunan WTP Dekeng 2, WTP Cikereteg, pipa transmisi sepanjang 1 kilometer, pergantian pipa 35 kilometer, pengembangan jaringan 20 kilometer, penambahan filter 200 liter perdetik,  dan reservoar Kota Batu yang memiliki kapasitas 200 liter perdetik.

Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirta Pakuan, Deni Surya Sanjaya mengatakan, pihaknya tahun 2018 harus sudah menyicil pokok hutang bank dunia dan bunga setelah masa grace period selesai.

“Sebelumnya kami diberikan keleluasaan oleh pihak bank dunia. Kami meminjam Rp85 miliar dengan sistem bunga lunak jauh dari bunga bank biasa, kurang lebih 5 persen bunganya atau bisa disebut soft loan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (18/1).

Deni menuturkan, pinjaman ini sudah di kaji oleh bagian keuangan Pemkot Bogor dan juga internal PDAM Tirta Pakuan. Terlebih pinjaman  ini dijamin pemerintah pusat dan daerah.

“Kami dianggap layak diberikan pinjaman dan pinjaman ini dari tahun 2009 sampai selesai pada tahun 2033 atau selama 15 tahun. Kami optimis bisa membayarnya, karena sudah ada anggarannya. Ini tidak menggangu pendapatan PDAM, apalagi ada dana cadangan dari kami kalaupun merugi,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur Umum PDAM, Rino Indira Gusniawan menyatakan bahwa  cicilan hutang pokok bank dunia sendiri harus dibayar Rp5 miliar dan Rp5,6 miliar pertahun.

“Jadi kalau ditotal, kami harus bayar Rp10 miliar lebih pertahun hingga tahun 2033,” ungkapnya.

Rino menegaskan bahwa besaran hutang bank dunia tidak mempengaruhi keuangan PDAM lantaran dana sebesar Rp10 miliar sudah dianggarkan setiap tahunnya.

“Pendapatan kami tahun kemarin saja totalnya Rp285 miliar, jadi Rp10 miliar untuk bayar hutang. Jadi takkan pengaruhi operasional dan gaji karyawan,” katanya.

Pinjaman bank dunia itu, lanjut Rino, sudah di kaji oleh bagian keuangan Pemkot Bogor dan juga internal PDAM Tirta Pakuan. Terlebih pinjaman  ini dijamin pemerintah pusat dan daerah.

“Kami dianggap layak diberikan pinjaman dan pinjaman ini dari tahun 2009 sampai selesai pada tahun 2033. Kami optimis bisa membayarnya, karena sudah ada anggaranya. Ini tidak menggangu pendapat PDAM, apalagi ada dana cadangan dari kami kalaupun merugi,” katanya.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD, HM Idris meminta PDAM cerdas dalam mengelola anggaran agar beban hutang tak mengganggu biaya operasional dan gaji karyawan. Selain itu, iapun berharap agar perusahaan pelat merah itu tak terlambat dalam membayar hutang.

“Ya, mudah – mudahan tidak ada hambatan dalam pelunasannya,” pungkasnya. (Nai)

Comments