Mau Beli Rumah Subsidi, Cek Status Lahannya

CITEUREUP – Program rumah bersubsidi menjadi incaran masyarakat berpenghasilan rendah karena harganya yang terjangkau. Namun, calon pembeli harus berhati-hati karena tidak sedikit pengembang yang nakal yang tidak mengurus perizinannya secara benar sehingga status tanahnya bisa bermasalah di kemudian hari.

Di Desa Tajur Kecamatan Citeureup bermunculan program rumah bersubsidi, salah satunya perumahan Hilwa yang dikelola oleh PT Detail Design Architecture. Pemerintah Desa Tajur meyakini perumahan ini masih belum memenuhi perizinan yang disyaratkan, bahkan belum memiliki izin lingkungan dari Pemerintah Desa.

Kades Tajur, Aja Sukarja mengaku. Area lahan yang dimaksud oleh perumahan ini belum berizin. Ia mengaku belum bertemu dengan pengelola perumahan tersebut.

“Belum ada yang koordinasi dengan desa. Karena itu, saya yakin belum ada izin,’ ucapnya, kepada wartawan.

Ia mengaku, khawatir banyak konsumen yang menjadi korban. Pasalnya, dalam beberapa bulan ini banyak warga di luar Bogor yang menanyakan perihal status tanah proyek ini. “Saya jelaskan apa adanya. Khawatir mereka jadi korban,” ucapnya.

Marketing Perumahan Hilwa, Ramon M.N. kepada wartawan menyampaikan, telah mengantongi berbagai macam perizinan . Karenanya, ia memastikan. Konsumen aman.

“Saat ini saya tidak bisa tunjukkan buktinya, karena semua surat ada di bos kami,” kilahnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pembangunan dalam beberapa gelombang. Pada gelombang pertama, diproyeksikan  sebanyak 230 unit rumah. Dari total jumlah unit yang ditawarkan, sebanyak 120 konsumen sudah   membayar   booking fee   Rp 1  juta.

” 30 orang sudah kami  dijanjikan akan akad pada bulan Maret ini,” tukasnya.

Saat ini, sambung dia, pengembang akan mulai melakukan pembangunan. Hanya saja, terkendala teknis sehingga pembangunan ditunda. ” Kemungkinan bulan Maret ini sudah terbangun,” ucapnya .

Harga perunit melalui harga cash Rp 126 juta untuk rumah dengan luas bangunan 27 meter dan luas tanah 60 meter.  Sedangkan harga KPR Syariah tanpa  Bank Harga Rp 141 juta. Dengan uang muka Rp 42 juta dengan angsuran Rp 3,6 juta untuk tiga tahun dan biaya proses 9,5 juta.

Terpisah, Praktisi Hukum di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Nur Isman Iskandar menerangkan. Para konsumen patut mempertanyakan status tanah dan berbagi macam perizinan perumahan.

“Karena sering terjadi pemalsuan dan penipuan. Karena itu, konsumen harus jeli,” tukasnya.

Tak hanya konsumen yang harus berhati-hati. Marketing perumahan juga harus lebih waspada dalam mengambil job pemasaran. Pasalnya, dalam kasus ini marketing selalu menjadi kambing hitam.

“Beberapa kasus yang kami tangani. Pihak marketing yang justru dirugikan oleh pengusaha,” ucapnya.(rul)

Comments