Rekomendasi Demokrat Jatuh ke Bima dan Dedie

Usmar Bungkam Seribu Bahasa
bogorOnline.com
Pergolakan politik di Kota Bogor semakin memanas jelang pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke KPU tanggal 8 hingga 10 Januari 2018 ini. Harapan Plt Ketua DPC Demokrat Kota Bogor Usmar Hariman untuk manggung di Pilwalkot menggunakan Partai Demokrat sebagai partai yang dipegangnya sampai saat ini, akhirnya kandas. Peluang bagi kader terbaik partai Demokrat itupun tertutup rapat setelah pihak DPD Demokrat Jawa Barat mengumumkan bahwa DPP Demokrat secara resmi sudah menetapkan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Bima Arya dan Dedie A Rachim.
Keputusan DPP Demokrat itu dikatakan oleh Ketua BP OKK DPD Demokrat Jawa Barat, Sugiyanto Nainggolan didampingi Wakil ketua DPD Jawa Barat Ahdar Sudrajat saat berkunjung ke kantor DPC Demokrat Kota Bogor di Jalan R3, Kecamatan Bogor Timur, Selasa (2/1/18).
“DPP Demokrat sudah memilih pasangan Bima Arya dan Dedie A Rachim untuk di usung maju pada Pilwalkot Bogor tahun 2018,” ungkap Sugiyanto.
Setelah mendapatkan keputusan DPP itu, DPD Jawa Barat langsung mensosialisasikan ke tingkat DPC Kota Bogor beserta jajaran pengurus PAC dan Ranting. Berdasarkan pertimbangan DPP, kader kader internal akan ditempatkan di tempat lain karena masih banyak jabatan yang harus di isi. Jadi ketika DPP Demokrat memilih Bima dan Dedie, maka kader lain akan ditempatkan di posisi lain, misalkan Plt Ketua DPC Usmar Hariman untuk nanti menduduki kursi DPR RI dengan maju di Pileg 2019.
Partai Demokrat memilih Dedie yang diketahui sebagai direktur pelayanan di KPK karena banyak pertimbangan yang dilakukan, diantaranya karena KPK merupakan lembaga yang sangat dipercaya oleh rakyat saat ini untuk memberantas korupsi. KPK juga sebagai lembaga yang memiliki karyawan berintegritas serta berpengalaman dalam penanganan korupsi. Disandingkannya Bima dengan Dedie, semata mata hanya untuk memberantas korupsi korupsi di Kota Bogor.
“Jadi supaya korupsi di Kota Bogor diberantas, maka Bima layak berpasangan dengan Dedie. Jangan sampai langkah Demokrat mundur ke belakang di bidang korupsi, sehingga Demokrat akhirnya memilih Dedie sebagai calon Wakil untuk Bima Arya. Korupsi itu harus betul betul diberantas bukan hanya retorika saja, dan Kota Bogor nanti akan menjadi daerah percontohan dalam pemberantasan korupsi karena ada orang KPK menjadi salah satu pejabatnya,” jelasnya.
Lanjut Sugiyanto, negara dan daerah sangat membutuhkan orang orang KPK dalam pemberantasan korupsi, karena penyakit yang ada di pemerintahan pusat maupun daerah saat ini adalah korupsi, sehingga masalah penyakit itu harus diantisipasi.
“Nanti Dedie itu akan menjadi pengurus dan kader Partai Demorkat, karena dia cinta dengan Demokrat. Demokrat adalah partai mengusung yaitu dengan mengusung Dedie sebagai kader partai. Demokrat melihat Bima telah berhasil dan terbukti memimpin Kota Bogor selama ini, pada fakta polling survey saja nama Bima paling tertinggi. Bima dan Dedie merupakan pasangan terbaik dan ideal saat ini. Kami berharap Dedie ini segera menjadi pengurus dan kader Partai Demorkat,” harapnya.
Untuk koalisi parpol, komunikasi terus dilakulan saat ini dengan mengusung Bima dan Dedie.
“Parpol lain juga berpeluang akan tertarik ikut bergabung dalam koalisi Demokrat dan PAN ini,” tandasnya.
Untuk program kerja partai kedepan setelah adanya penetapan pasangan calon walikota dari DPP, di Kota Bogor harus segera membentuk kepengurusan ranting dan anak ranting.
“Semuanya harus fatsun atas keputusan DPP ini dan  pesan penting dari DPP, kita harus segera membentuk ranting sampai ke anak ranting. Kami nanti akan mengabsen satu demi satu ranting yang akan dibentuk oleh PAC di seluruh wilayah Kota Bogor,” ucapnya.
Sementara itu, Plt Ketua DPC Demokrat Kota Bogor Usmar Hariman enggan memberikan komentar terkait hasil keputusan DPP Demokrat yang akhirnya mengusung Bima Arya dan Dedie A Rachim.
“Semua statmen dan pernyataan dari DPD Jawa Barat saja,” singkatnya.
Sekretaris DPC Demokrat Kota Bogor, Ferro Sopacua menuturkan, setelah adanya sosialisasi tentang keputusan DPP terkait pasangan untuk maju di Pilwalkot, maka internal partai semuanya harus fatsun atas keputusan partai serta melaksanakan tugas perintah partai.
“Kita semua siap melaksanakan tugas partai dan fatsun atas perintah partai,” katanya. (Nai/ist)