Achmad Ru’yat : Penanganan Kemiskinan Harus Tepat Sasaran

Siapkan Anggaran Pro Rakyat Untuk Tangani Kemiskinan

bogorOnline.com

Calon Wali Kota Bogor nomor satu, Achmad Ru’yat kembali melakukan kampanye blusukan dengan silaturahmi dan menyapa warga di berbagai wilayah di Kecamatan Bogor Tengah, Selasa (27/2/18).

Silaturahmi dan menyapa warga merupakan salah satu program utama yang dijalankan oleh pasangan Ahmad Ru’yat dan Zaenul Mutaqin dalam menyerap aspirasi serta melihat kondisi real warga Kota Bogor.

Pada kesempatan itu, Ahmad Ru’yat bersama tim pemenangannya melakukan silaturahmi dan menyapa warga di Kampung Lebak Sari, Kelurahan Paledang. Kemudian dilanjutkan dengan menemui warga di Kampung Pakuan dan Kampung Ciheleut, Kelurahan ategallega, rumah kediaman Ustadz Wawan Al Mahfudz.

Kedatangan calon orang nomor satu di Kota Bogor tersebut, langsung disambut hangat dan dijamu dengan makanan khas Bogor yakni, nasi liweut. Namun uniknya, Ahmad Ru’yat menolak untuk menyantap makanan dengan menggunakan piring, dirinya lebih memilih menyantap nasi liweut langsung di sebuah nampan yang dimakan bersama sama dengan Ustadz Wawan dan tim pemenangannya.

Terlihat Ahmad Ru’yat begitu menikmati jamuan nasi liweut yang disuguhkan kepadanya serta langsung habis tidak tersisa.

“Lebih enak makan bareng seperti ini barokah dan merakyat, karena makan menggunakan piring itu sudah biasa dan makanan yang dibuat oleh Ibu Ajengan di Ciheulet ini benar-benar TOP alias enak,” ucap Ru’yat.

Setelah berkeliling menyapa warga, Ahmad Ru’yat melihat ditengah-tengah masyarakat masih banyak kemiskinan yang harus menjadi perhatian seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan infrastuktur yang tidak merata serta permasalahan krusial sosial masyarakat lainnya.

“Melihat keadaan masyarakat yang seperti itu, tentu volume anggaran terkait RTLH harus ditingkatkan dan harus tepat sasaran, jangan sampai rumah yang masih bagus diperbaiki dan rumah yang sudah hampir hancur tidak diperbaiki,” ungkapnya.

Menurut Ru’yat, perlu juga adanya pemerataan dalam pemberian beras sejahtera, meskipun hal itu dari pusat tetapi datanya ada dari atas. “Kasihan Pak RT dan Pak RW terus dikejar-kejar oleh masyarakat dikira pilih kasih, padahal ini menyangkut keakurasian data. Demikian pula bantuan PKH yang masih miskin jangan dicabut, tetap diberikan jangan sampai dialihkan kepada yang lebih mampu. Intinya harus tepat sasaran, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkannya,” jelasnya.

Ru’yat menuturkan, bahwa aspirasi dari RT dan RW termasuk LPM, agar pengelolaan bantuan dari Pemkot ini bisa diswadayakan atau diswakelolakan, jangan dipihak ketigakan dan ditenderkan. Jika dipihak ketigakan tentu pengusaha yang untung, sedangkan anggaran yang diberikan ke wilayah itu terbatas.

“Nah, jika di Swakelolakan itu LPM, RT, RW kan bisa belajar administrasi, laporan keuangan dan juga belajar meyakinkan stakeholder atau pengusaha untuk membantu, sehingga misal uang yang tadinya serupiah bisa mencapai sepuluh rupiah dan tentunya bisa terjadi mobilisasi pembangunan kewilayahan. Jadi Bogor tidak hanya dibangun halamannya saja, tetapi kita ingin membangun rumahnya. Dimana rumahnya ? Ada diwilayah,” tuturnya.

Kedepan, sambung Ru’yat, penanganan kemiskinan ini harus menjadi prioritas dengan data yang akurat, sehingga bantuan bisa tepat sasaran. Misal, jangan sampai ada satu objek yang mendapat tiga jenis bantuan, sedangkan ada orang yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkannya.

“Ini sangat penting, oleh karena itu data yang akurat adalah tentu dari RT dan RW, karena merekalah yang tahu betul persoalannya sehingga data yang dari BPS dan Pemkot itu perlu dimusyawarahkan, supaya benar-benar datanya sesuai dengan nama dan alamatnya,” ujarnya.

Selain memberikan dukungan, Ustad Wawan juga memberikan pesan kepada pasangan Ahmad Ru’yat dan Zaenul Mutaqin bahwa, merakyatlah dengan rakyat, karena ingat semua pemimpin itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan berikan hak rakyat.

“Kami berpesan kepada pasangan RZ jika terpilih, jangan lupakan rakyat, layani mereka dengan baik karena pada prinsipnya jabatan itu hanya amanah dari masyarakat dan juga dari Allah SWT yang harus dipertanggung jawabkan. Jika seorang pemimpin diberikan amanah dan menyeleweng dari amanah tersebut, maka mereka juga akan menerima akibatnya baik secara langsung maupun tidak langsung,” ucapnya. (Nai)

ARTIKEL REKOMENDASI