Dianggap Melawan Hukum, BPHTB Kabupaten Bogor Dilaporkan ke Ombudsman RI

BogorOnline.com, CIBINONG – Carut marut dalam dugaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bogor tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diterapkan oleh Bappenda Kabupaten Bogor, terus bergulir. Kali ini, melalui LSM ARUN, telah melaporkan perihal tersebut langsung ke Ombudsman RI di Jakarta.

Menurut Bagian Pengaduan pada Ombudsman RI, Firsita menyebutkan, apa yang diterapkan oleh Bappenda Kabupaten Bogor saat ini mengenai BPHTB yang menerapkan harga pasar dalam penetapan BPHTB dari transaksi jual beli dianggap melawan hukum.

“Secepatnya akan kami pelajari dan melakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya,” ujar Firsita kepada wartawan,  Jumat (20/7/2018).

Sementara itu, Ketua DPD LSM ARUN Bogor Raya, Iin Solihin menambahkan, yang dianggap mengangkangi Undang-undang dimana BAPPENDA Kabupaten Bogor, menerapkan harga pasar dalam penetapan BPHTB dari transaksi jual beli.

“Saya bilang itu pihak BAPPENDA berarti tidak ngerti peraturan, jadi ASN seperti ini lah yang membuat rusak kredibilitas aparatur negara,” kata Iin.

Menurutnya, yang perlu masyarakat dan harus semua ketahui bahwa UU No 28 tahun 2009 pada pasal 87 ayat 3 mengatakan, “Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

“Dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan” itu sudah sangat jelas, jadi jika seorang kepala seksi (Kasie) mengatakan seperti diatas berarti pejabat itu belum memahami tugasnya, karena mereka itu pelaksana dari regulasi yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, adapun salah seorang pejabat teras pada instansi itu menuturkan Bahwa Kota Bogor juga melakukan hal yang sama, itu sama saja mengatakan bila tetangga tukang maling.

“Jadi saya juga boleh maling sambil berseloroh. Maka dari itu, Kita akan kawal terus kasus ini dan pastikan mereka yang terlibat harus bertangung jawab,” tambahnya.

Iin melanjutkan, dalam perihal ini LSM ARUN akan dalami peraturan Bupatinya. Dan akan kami gugat ke mahkamah konstitusi jika memang bertentangan dengan peraturan diatasnya,” tandasnya. (Srl)