Kosongkan Paksa Warga Perumahan Badak Putih, STS Nilai Korem Melanggar Hukum

BOGOR – LBH Keadilan Bogor Raya menilai pengosongan Perumahan Badak Putih 2 oleh Korem 061 Suryakancana  Bogor/Kodim  Bogor adalah pelanggaran Hukum.

Ketua LBH Keadilan Bogor Raya, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, peristiwa pengosongan rumah warga  Teplan , Kecamatan Tanah Sereal Kota Bogor yang sejak tahun 1960 an dikenal warga penghuni awal sebagai Perumahan Badak putih 2 , secara paksa oleh Korem 061 suyakancana Bogor/ Kodim Bogor berbuntut panjang. “Perumahan badak putih 2 yang tanahnya telah dikuasai selama puluhan tahun dan memiliki serta PBB atas nama warga telah diklaim sebagai rumah dinas TNI khususnya oleh pihak Korem/ Kodim,” ujarnya, dalam siaran Pers yang diterima wartawan.

“Peristiwa pengosongan paksa pada 26 Juli 2018, selain memaksa 8 keluarga kehilangam tempat tinggal juga membawa implikasi beberapa warga mengalami kekererasan fisik ada yang pecah bibir bagian dalam dijahit beberapa jahitan, ad yang patah gigi depannya, ada yang rusuknya mengalami tendangan,” paparnya .

Sugeng Teguh Santoso, yang juga kordinator tim Pembela warga Bogor Tergusur, menyatakan bahwa tindakan pengosongan paksa warga penghuni perumahan Badak Putih 2 tanpa perintah Pengadilan dengan main hakim sendiri adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi warga yang rumahnya dikosongkan paksa.

“Sengketa antara warga penghuni dengan pihak TNI AD ( korem 061 Suryakancana/ Kodim Bogor ) adalah termasuk dalam kualifikasi sengketa kepemilikan yg harus diselesaikan melalui putusasan pengadilan, bukan dengan main paksa sepihak,” kata dua.

STS menegaskan, tindakan pengosongan paksa sepihak dapat dikualifikasi sebagaimain hakim sendiri, mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.

“Penyelesaian secara hukum melalui pengadilan adalah yang paling tepat karena warga memiliki dan membayar PBB sejak puluhan tahun sampai saat dikosongkan. Artinya warga berdasarkan prinsip hukum beziter recht dalam pasal 1977 KUH Perdata, dan prinsip keutamaan yang dianut dalam UU no. 5 Tahun 1960 tentang Agraria, maka warga yang menguasai tanah negara secara lebih dari 20 tahun bahkan telah diterbitkan PBB adalah pihak yg paling berhak atas tanah tersebut bukan TNI,” urainya

Dijelaskan lebih lanjut oleh STS, harus diingat bahwa status tanah negara berbeda dengan status tanah pemerintah. “Tanah negara adalah adalah yg belum dibebani hak atas tanah diatasnya, dan setiap warga negara berhak menggarap, menguasai dan memanfaatkan tanah negara yg kepadanya berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 berhak mengajukan hak atas tanah ( membuat sertifikat ). Penguasaan tanah negara dibuktikan dengan diterbitkannya PBB atas nama warga,” kata Sugeng.

Tanah pemerintah, sambungnya adalah tanah yang sudah dibebani hak atas nama pemerintah ic. Dalam kasus ini seharusnya ada bukti sertifikat atau tanda bukti hak atas nama TNI, dan tentunya kalau sudah ada hak atas tanah atas nama institusi TNI atau institusi atau nama badan hukum atau nama perseorangan dipastikan tidak akan terbit PBB atas nama warga.

“Kalau ada rencana penggunaan tanah tersebut untuk kepentingan pemerintah/ TNI, maka yang harus ditempuh adalah pembicaan pemberian penggantian materiel pada warga penghuni sesuai kesepakan secara setara, bukan dengan cara paksa. Tindakan pengosongan secara paksa bahkan menggunakan kekerasan adalalah perbuatan melawan hukum,” kata dia.

Karena itu, STS berharap TNI AD dalam hal ini Korem 061 Suryakancana/ Kodim Bogor dapat bijaksana bersikap, apalagi mereka adalah keluarga TNI yang telah berjasa dalam masa kemerdekaan dan beberapa di antaranya telah mendapatkan tanda penghargaan pengabdian dan ada juga yang sudah dimakamkan dimakam pahlawan,” pungkasnya (*)