Dugaan Pelanggaran Pesona Alam Resort Sarat Kepentingan

Cisarua – Tak terendus pasukan penegak Perda, Pesona Alam Resort di Desa Cibeureum, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, diduga tak sesuai izin yang dikantongi alias alih fungsi perizinan. Tak tersentuh nya pelanggaran sekian lama ini, karena diduga adanya oknum yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Bogor.

Atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pesona Alam Resort ini pun direspon oleh Komisi I DPRD Kabupaten Bogor dengan melakukan sidak akhir pekan kemarin, hal ini juga ditindaklanjuti pemanggilan terhadap legal hotel mewah yang berdiri di kawasan Puncak itu.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Ucup Priatna mengatakan, bukan hanya memanfaatkan jalan desa sebagai akses masuk, izin yang dipunya Pesona Alam Resort itu juga merupakan Villa komersial, namun fisiknya hotel mewah.

“Hasil sidak, Pesona Alam Resort secara perizinan ada, tapi belum bisa memastikan secara keseluruhan sesuai existing,” ujar anggota Komisi I DPRD, Ucup Priatna kepada Wartawan, kemarin.

Ia menerangkan, pihaknya tidak bisa langsung melangsungkan penindakan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola industri pariwisata di wilayah Puncak itu.

“Penyegelan harus melihat fisiknya, dan itu harus melibatkan dinas teknis, meskipun Pesona Alam Resort diduga sudah ada pelanggaran. Yang jelas untuk mengetahui perubahan fungsi bukan villa yang dilakukan Pesona Alam akan dibuktikan dengan SKPD terkait,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan langkah lanjutan atas sidak di Pesona Alam Resort itu. “Kamis (18/10) nanti, manajemen Pesona Alam Resort bersama beberapa dinas teknis akan kita panggil. Dewan (Komisi I) pun akan merekomendasikan penutupan Pesona Alam Resort apabila memang terbukti menabrak aturan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Kukuh Sriwidodo ketika dihubungi wartawan mengungkapkan, ada kolega dirinya yang masuk di dalam industri pariwiata yang diduga melakukan alih fungsi lahan itu.

“Yang pegangnya anggota dewan juga, tapi saya tidak ikut sidak karena kunjungan kerja ke Depok. Tapi memang banyak alih fungsi perizinan di Pesona Alam Resort itu,” kata Kukuh.

Politisi dari Partai Gerindra ini menjelaskan, ada juga pelanggaran selain alih fungsi perizinan di Pesona Alam Resort. “Itu juga over Koefisien Dasar Bangunan (KDB),” jelasnya.

Terpisah, kolega Ucup dan Kukuh di Komisi I, Wahyanto menerangkan, Komisi I DPRD Kabupaten Bogor mengusulkan revisi aturan perizinan pendirian bangunan dan gedung. Menyusul banyaknya alih fungsi perizinan.

“Alih fungsi perizinan tidak hanya terjadi di kawasan Puncak, Cisarua, tapi terjadi di setiap kecamatan. Karena itu revisi aturan penerbitan izin menjadi kebutuhan mendesak,” kata Ketua Fraksi Restorasi Kebangsaan itu.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor Dani Rahmat ketika dikonfirmasi mengungkapkan, bahwa Pesona Alam Resort kini telah berupaya memperbaiki pelanggaran nya dengan mengajukan Izin Peruntukan Pemanfaatan Tanah (IPPT).

“Sejauh ini belum keluar izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) karena terganjal dengan kepemilikan izin yang tidak sesuai, atau masih mengacu kepada izin awal yakni vila estate. Dan baru-baru ini mereka mengajukan permohonan IPPT baru untuk hotel,” kata Dani.

Sementara itu, kaum intelektualitas Bogor mengecam adanya dugaan oknum anggota DPRD Kabupaten Bogor yang membekingi bangunan melanggar di wilayah Puncak, Cisarua.

Ketua Presidium Nasional BEM PTM Zona lll (DKI,Jawa Barat Dan Banten), Iksan Awaludin mengatakan, pihaknya mengutuk keras adanya dugaan oknum anggota legislatif dalam Pesona Alam Resort.

“Membekingi pelanggaran itu bukan tupoksi anggota dewan. Kami mengecam adanya oknum dewan yang membac-up pelanggaran,” ujar Iksan.

Ia menegaskan, pimpinan dewan mesti bersikap tegas terhadap oknum dewan tersebut. “Kalau memang terbukti, anggota dewan tersebut mesti dikenakan sanksi, agar memberikan efek jera. Dengan demikian, akan mengantisipasi akan adanya lagi oknum legislatif yang menjadi beking pelanggar,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, kasus Pesona Alam Resort menjadi sorotan yang harus disikapi berbagai unsur terkait. “Ini adalah kasus luar biasa, dimana izin semestinya A tapi fakta di lapangan B. Dimana fungsi pengawasan instansi terkait selama ini. Ini patut dipertanyakan,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, lembaga eksekutif wajib menyikapi adanya dugaan alih fungsi izin yang terjadi di Pesona Alam Resort. “Saya meminta ke pada Satpol PP untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu,” tukasnya. (adi)