Fornas Desak Dewan Bentuk Pansus Porda Dan Somasi PBnya

CIBINONG-
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Forum Nasional (Fornas) Bhinneka Tunggal Ika Kabupaten Bogor mendesak segera bentuk Panitia khusus (Pansus) Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII Jawa Barat 2018 Di Kabupaten Bogor. Karena ketidak transparasi dana yang berjumlah miliaran dan diduga jadi bancakan oknum Pejabat Pemkab Bogor.

Ketua DPC Fornas Bhinneka Tunggal Ika
Kabupaten Bogor Jhonsen Allan mengatakan, segala bentuk acara ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan mengeluarkan dana yg sangat besar harus transparasi. Dengan begitu harus diperhatikan benar oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bila ada kejanggalan harus segera terbentuk untuk memeriksa ini semua.
“Dewan harus secepatnya membentuk pansus,terkait penggunaan dana Porda ini,” tegas Jhonsen saat dihubungi bogorOnline.com Kamis (11/10/18).

Dirinya menambahkan, pihaknya juga akan segera memberikan somasi kepada PB. Porda, terkait penggunaan dana. Karena ini adalah hak rakyat yang perlu diketahui masyarakat banyak. Apalagi jika sengan melihat kurangnya penonton bahkan nyaris tidak ada, berarti sosialisasi tidak sampai ke bawah.

“Ditambah kami juga tidak tahu dari pihak Fornas inikan aneh tapi nyata,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Harian PB Porda Rustandi mengatakan, bila masyarakat meragukan soal keterbukaan dana Porda tersebut, adalah dana hibah bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena bagian. Dan apakah anda pernah lihat APBD dipaparkan kepada warga mulai dari a,b sampai c. Sedangkan ranahnya dari pihaknya adalah, bagaimana penyusunan hibah itu sama saja dengan yang lainnya tidak berbeda.

“Seperti bahasan dewan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan kemudian itu dipublikasikan juga. Cuman kalau secara detailnya AX rupiah tidak juga pada posisi itu,” kilah Rustandi saat ditemui bogorOnline.com usia menghadiri diskusi Kelompok Kerja Wartawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor di lobi utama gedung Dewan Kamis (27/9/18).

Rustandi menambahkan, karena dana hibah titik beratnya dengan yang lain pada dasarnya sama, sehingga ranahahnya ketika dirinya ingin menyampaikan transparansi itu, pada saat APBD akan ditetapkan, yaitu ketika pada malam harinya dan itu sudah dipublikasikan. Jadi tidak pada posisi, misalkan dana ini, rapat ini sekian X rupiah tidak seperti itu yang harus dijelaskan oleh pihaknya.
“Itulah yang bisa saya jelaskan, seperti itu,” dalihnya.

Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor mulai bersuara terkait tidak transparannya Anggaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat (Jabar) Oktober yang diduga mencapai Rp.155 miliar di Bumi Tegar Beriman.
Kepala Dispora Pemkab Bogor Yusuf Sadeli mengatakan, mengenai kegiatan olahraga tersebut yang pertama perlu diketahui adalah itu hajat dari Jabar. Sedangkan Kabupaten Bogor hanya menjadi tuan rumah dalam perhelatan itu dan pihaknya sudah menyatakan siap guna acara tersebut.

“Mengenai dana yang diterima bersumber dari Jabar sekitar 10 miliar dan Kabupaten Bogor kurang lebih Rp 133 miliar,” katanya saat ditemui bogorOnline.com di kantornya.

Yusuf menambahkan, dana tersebut yang mana pihaknya sebagai penyelenggara sesuai degan Surat Keputusan (SK) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Jabar yang telah dibentuk panitia (PB). Diketuai oleh Bupati Bogor Nurhayanti beserta
Propinsi maupun kabupaten, untuk mengelola dana tersebut yang dialokasikan untuk kegiatan pertandingan nanti. Mulai dari pembukan, penyelanggaraan, perangkat pertandingan dan penutupan. Sehingga dirinya rasa semua suduh, diupayakan untuk transparan dana Porda kali ini.

“Ini semua sudah terang menderang,” tambahnya.(rul)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *