Rakhmawati Dinilai Gagal Amankan SK Walikota

Organda Minta Kadishub Mundur dari Jabatannya

bogorOnline.com

Desakan dari berbagai pihak agar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor agar mundur dari jabatannya terus bergulir. Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bogor ikut angkat bicara terkait kinerja Kadishub Kota Bogor. Organda menilai bahwa Kadishub telah gagal mengamankan SK Walikota Bogor.

“Disini terlihat jelas ketidak mampuan Kadishub didalam mengamankan SK Walikota. Seharusnya dalam kondisi seperti ini, Kadishub rajin berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak stakeholder berkaitan dengan masalah angkutan dan transportasi,” ungkap Ketua Organda Kota Bogor, M. Ishack.

Dengan fakta dan realita yang terjadi itu, Kadishub Rakhmawati lebih baik segera mundur dari jabatannya, karena tidak mampu menjalankan tugas kinerjanya dalam mengamankan SK Walikota tentang perubahan dan penetapan jaringan trayek dan jumlah kendaraan perkotaan di Kota Bogor.

“Program rerouting angkot merupakan program yang gagal dan tidak berjalan dengan baik, kasian para pengusaha angkot yang sudah menjalankan program dari Dishub, bukan mendapat dukungan dan apresiasi, malah menjadi korban kebijakan program yang tidak matang,” jelasnya.

Organda juga mengaku aneh terkait angkot modern yang di stop operasionalnya karena ada permohonan dari Komisi 3 ke Dishub. DPRD bukan eksekutor dan tidak berhak menyetop dan hanya dinas teknis yang bisa menyetop angkutan. Menurut Ishack, seharusnya Kadishub setelah tahu bahwa ketika para supir 01 dan 21 datang ke DPRD, disitu Dishub harus pro aktif dan rajin berkoordinasi.

“DPRD bukan eksekutor, jadi tidak bisa menghentikan angkot modern. TPK 4 tetap harus jalan karena pengusaha melaksanakan program itu dengan menggunakan uang. DPRD Kota Bogor tidak memiliki wewenang untuk men stop operasional angkot modern, karena eksekutornya ada di Dishub,” tegasnya.

Dengan adanya kejadian aksi demo beberapa waktu lalu, sangat mengganggu program rerouting angkot dan hal itu tidak diantisipasi oleh pihak Dishub. Sampai saat ini tidak jelas kelanjutan konversi angkot yang sudah dijalankan. Bukan itu saja, ada permasalahan krusial lain yang tidak ditangani oleh Dishub, yaitu terkait 8 unit armada bus bantuan dari pemerintah pusat yang hingga saat ini tidak diefektifkan.

Sementara bus Trans Pakuan di koridor koridor yang sudah berjalan saat ini kekurangan armada, kenapa bus bantuan sebanyak 8 unit itu tidak di efektifkan dijalankan di koridor Trans Pakuan jurusan Bubulak-Cidangiang.

“Kalau Pemkot tidak mampu maka bisa bekerjasama dengan pihak ketiga. Sangat disayangkan 8 unit bus bantuan itu tidak dipergunakan sampai saat ini,” tutupnya. (*)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *