by

Ada kejanggalan di Pengangkatan Komisioner KPU Kota Bogor

bogorOnline.com

Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP), Rahmat Syamsul Anwar, sebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghancurkan kapasitas dan kredibilitas perempuan sebagai penyelenggara. Pasalnya pada seleksi komisioner-nya dari komposisi komisioner KPU kota bogor periode 2018-2023, tidak ada sama sekali keterwakilan perempuan. Padahal, KPU sendiri mensyaratkan keterwakilan perempuan 30% dalam pencalonan peserta Pileg. Lalu, Jika tidak memenuhi syarat maka tidak disertakan sebagai peserta pemilu pada dapil yang bersangkutan.

Rahmat mengatakan, partisipasi politik perempuan merupakan salah satu pra-syarat terlaksananya demokrasi karena tidak ada demokrasi yang sesungguhnya jika masih terdapat pengingkaran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang berakibat ‘tersingkirnya’ perempuan dari arena politik.

“Sayangnya di Kota Bogor sama sekali tidak ada keterwakilan perempuan di wajah KPU kota bogor,” katanya, saat dikonfirmasi via telepon seluler. Rabu (26/12/18).

Disadari kuota 30 persen, merupakan sebuah affirmative action dalam meningkatkan keterwakilan perempuan melalui kebijakan publik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menghapuskan ketidak seimbangan dalam representasi politik. Rahmat menyebut, jangankan 30 persen keterwakilan, ini sama sekali tidak ada dan itu artinya tidak seimbangan dalam ruang politik serta bagi dirinya adalah kegagalan dalam berdemokrasi.

“Bagi kami, ini selain kegagalan untuk merepresentasikan 30 persen perempuan, pertanyaan juga buat kami ini kenapa dan jangan sampai ada main mata, apalagi main uang di dalamnya, patut dicurigai itu,” tandasnya.

Sementara itu salah satu Tim Seleksi (Timsel) komisioner KPU Jabar II, Yus Fitriadi, membenarkan ketidak adaan keterwakilan perempuan sebagai Komisioner di KPU Kota Bogor. Padahal, sebagai Timsel dirinya sudah memasukan beberapa nama di 10 besar calon anggota Komisioner dan di dalamnya terdapat seorang perempuan.

“Saya juga tidak faham apa yang menjadi pertimbangan KPU RI, kenapa KPU tidak mewajibkan dan dalam undang-undangnya tertulis memperhatikan keterwakilan 30 persen perempuan,” ucap Yus.

Yusfitriadi menuturkan, tugas dirinya sebagai Timsel hanya sebatas menyeleksi para calon Komisioner KPU Kota/Kabupaten di Jawa Barat, sampai 10 besar dan selanjutnya keputusan ada di KPU Pusat.

“Saya sama sekali tidak diberi kewenangan untuk menentukan lima besarnya,” tegasnya.

Saat Dikonfirmasi perihal keputusan tentang pengangkatan Komisioner KPU Kota Bogor yang baru masa bakti 2018-2023, Ketua KPU RI, Arif Budiman, tidak memberikan jawaban atau pun komentar. (*)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed