Jalan PU Citeureup Sarang PKL Liar Milik Oknum, Plt Sekda Minta Pol PP Segera Bongkar

CIBINONG-
Permasalahan Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah) yang dijadikan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang diduga milik oknum. Membuat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin geram.

Burhanudin mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak boleh kalah dengan oknum tersebut. Sehingga pihaknya segera perintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bogor.

“Untuk membongkar PKL bodong yang berdiri di jalan milik Pemerintah itu,” tegas saat ditemui Wartawan belum lama ini.

Sebelumnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah Cileungsi Zulkifli tidak bisa berbicara sama sekali, sehingga terkesan bisu mengenai persolan Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah) yang dijadikan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar.

Hal tersebut terlihat saat bogorOnline.com berupaya menanyakan masalah di atas dengan menghubungi
Zulkifli baik melalui sambung telepon selulernya ataupun WhatsApp Messenger (WA) pribadinya. Beliau tidak menjawab sepatah katapun kepada media Rabu (13/2/19).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor tinggal menghitung hari untuk merobohkan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang sudah berdiri permanen di Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah).

Hal itu seperti penjelasan dari Kepala Bidang (Kabid) Penertiban Umum (Tibum) Satpol PP Pemkab Bogor Ruslan menjelaskan, mengenai masalah PKL di jalan tersebut, saat ini sudah masuk peta penggusuran oleh pihaknya dalam waktu dekat.

“Kami segara melakukan pembongkaran, tanpa pandang bulu,” katanya saat dihubungi Wartawan belum lama ini.

Kecamatan Citeureup terkesan lepas tangan mengeni masalah Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah) yang dijadikan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar yang diduga dikuasai oleh para oknum untuk mengambil Pungutan Liar (Pungli).

Camat Citeureup Asep Mulyana malah menjelaskan, dari dulu jalan itu berfungsi sebagai jalan atau tidak dan yang namanya jalan. Ada pengelolaan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab. Sehingga instansi Pemkab Bogor terkait yang mana, harus bertanggung jawab mengenai masalah tersebut.

“Maka saya tanya lagi jalan itu sekarang berfungsi ga, jangankan dari dulu deh, malah sebelum atau dua bulan kemarin,” kilahnya saat ditemui bogorOnline.com di kantornya Senin (11/2/19).

Hasil pantauan bogorOnline.com di lokasi terlihat jelas jalan tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk masyarakat kerena sudah beralih fungsinya menjadi tempat PKL bodong. Ditambah ada dugaan terjadinya masalah tersebut selama bertahun-tahun. Lantaran adanya dugaan, main mata sejumlah oknum. Sehingga keberadaan jalan yang ditutup dan dijadikan lapak tersebut dibiarkan begitu saja.

“Saya bayar sama pengelolanya Rp 8 juta dan bulananya 300 ribu. Habis gimana lagi, kalau tidak bayar kita ga boleh jualan,” ujar salah satu PKL kepada Wartawan di lokasi belum lama ini.(rul)