Biaya Daftar Calon Ketua KNPI Rp 15 Juta, MPI Pertanyakan Dana Hibah

 

BOGOR – Majlis Pemuda Indonesia (MPI) Kabupaten Bogor mengecam rencana panitia Musyawarah Daerah KNPI Kabupaten Bogor yang akan memungut biaya pendaftaran bakal calon sebesar Rp15 juta. Ketua MPI Kabupaten Bogor, persyaratan biaya pendaftaran tersebut sangat mengejutkan karena biaya Musda semestinya sudah tercover dari dana Hibah yang diberikan Pemerintah Daerah melalui APBD.
“MPI sangat mengecam dan menyayangkan kalau DPD dan Panitia Musda memungut biaya pendaftaran kepada bakal calon,” ujarnya.

Menurut Egi, selama masa perpanjangan kepengurusan DPD KNPI Kabupaten Bogor, DPD KNPI Jawa Barat mengamanatkan agar dalam proses kegiatan dan termasuk penyelenggaraan MUSDA, DPD KNPI Kabupaten Bogor harus melibatkan MPI. Namun, sampai hari ini, Egi mengaku belum pernah sama sekali menerima undangan rapat maupun laporan tertulis dari Pengurus DPD perihal penyelenggaraan MUSDA. “Dan kami mendapat informasi bahwa ada biaya pendaftaran bagi calon untuk talk show visi dan misi, padahal penyampaian visi dan misi adalah bagian tidak terpisahkan dari penyelenggaraan MUSDA,” katanya.

Musda KNPI, lanjutnya mestinya dianggarkan dari dana Hibah yang diberikan Pemda untuk KNPI. Dana hibah tersebut, cukup besar dan lebih dari cukup untuk menyelenggarakan banyak kegiatan KNPI selama satu tahun, termasuk untuk penyelenggaran MUSDA.
“Saya sudah meminta klarifikasi melalui WhatsApp terkait beberapa persoalan ini kepada ketua DPD KNPI, ” tandasnya.

Protes senada disampaikan, Senior KNPI Romli Eko Wahyudi. Dirut PD Pasar Tohaga tersebut menyayangkan adanya biaya pendaftaran dalam rekrutmen bakal calon untuk maju dalam gelanggang Musda.Menurut dia, jika itu dibiarkan terjadi akan menjadi preseden buruk untuk masa berikutnya.

Biaya pendaftaran Rp15 juta untuk mencalonkan diri menjadi ketua KNPI juga ramai di medsos. Muhamad Nurofik aktifis HMI MPO menyayangkan adanya pungutan tersebut. Ia bahkan menyindir proses pencalonan ketua KNPI saat ini lebih mirip dengan proses pencalonan kepala Desa.

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, M Burhani merespon dengan meminta agar pihak-pihak yang mempertanyakan masalah itu bisa duduk bareng untuk mendapat informasi yang lebih jelas (*)