Oleh : Solahudin
Politisi Partai Demokrat
Pemilu merupakan siklus lima tahunan. Dimana setiap orang menyalurkan hak konstitusinya sebagai warga negara.
Pemerintah sebagai penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU tentunya sudah faham tentang karakteristik calon pemilih di negara Indonesia. Dan partai politik sebagai peserta tentu punya kepentingan memenangkan suara sebanyak-banyaknya.
Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan menyelenggarakan pemilu tentunya harus lebih masif dalam mensosialisasikan pesta demokrasi tersebut. Namun sayangnya, sosialisasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab KPU malah diserahkan ke peserta pemilu, malah yang lebih parah ke masing-masing caleg. Sehingga alat peraga kampanye (APK) yang seharusnya oleh KPU disediakan untuk mengedukasi masyarakat tidak ada. Saat rapat, ditanya pun, komisioner KPU selalu berdalih APK sudah diserahkan ke Parpol. Berarti KPU cukup mencetak 16 APK .
Lalu bagaimana dengan KPU tingkat Kecamatan apa ada APK nya? ternyata tidak ada. Apalagi di tingkat desa.
Terlepas dari itu semua, peran dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) juga penting, sebagai hakim garis Panwas harus lebih peka , sehingga politik uang bisa dicegah.
Tapi apa daya Panwas kurang berkordinasi dengan aparatur yang lain baik Polri maupun TNI. Panwas pasif hanya menunggu informasi aduan dari masyarakat kaitan perilaku politik uang tersebut. Dengan dalih personil yang terbatas. Sementara yang di awasi banyak. Alhasil modus tersebut yang sebenarnya bisa dibongkar malah justru lebih marak terjadi. Alhasil pemilu yg seharusnya menghasilkan orang orang terbaik untuk mewakili rakyat nya malah lebih didominasi oleh siapa yang tebar uang dialah yang dapat.
Pengakuan jujur dari para pelaku sebenarnya bisa dibongkar jika saja aparatur penegak hukum mau bekerja, membongkar modus money politic yang tersebut, baik ketika sedang berlangsung maupun pasca Pemilu.
Persoalannya maukah semua komponen pemerintah yang diberi tugas menyelenggarakan pemilu menciptakan pemilu yang bermartabat tanpa politik uang.
Ini yanf harus dijawab oleh semua pemangku kepentingan di Pemilu. Tanpa itu sampai kapan pun Pemilu kita tidak akan menghasilkan apa-apa, yg ada menghasilkan kan orang-orang baru yang tanpa idealisme, yang ada oportunisme dengan mengejar kekuasaan tanpa peduli apapun caranya. Pemilu yang tidak berdaulat karena di motori oleh orang-orang yg hanya perlu kekuasaan (*)
