Praktisi Hukum Nilai Harus Lelang Ulang, Kepala ULP Tak Bergeming

bogorOnline.com

Kisruh terkait proses lelang proyek Pembangunan Gedung Perawatan Blok 3, pada RSUD Kota Bogor senilai Rp101 miliar, dimana pada proses lelangnya sudah dimenangkan oleh PT Trikencana Sakti Utama, yang menawar paket tersebut dengan harga penawaran Rp89.706.107.164,14 terus berlanjut.

Bahkan, praktisi Hukum Dwi Arsywendo menyebut jika Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus melakukan lelang ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap proses lelang.

Hal itu wajib dilakukan lantaran adanya sanggahan dari tiga perusahaan peserta lelang, yang menduga adanya ketidakberesan.

“Selain itu juga kan ada penurunan dari pagu Rp101 miliar menjadi Rp89 miliar lebih. Jadi harus dievaluasi jangan sampai terjadi pengakalan terhadap spesifikasi yang dapat berbuntut hukum,”  jelas Dwi kepada wartawan, kemarin.

Dwi menegaskan, bahwa pembangunan gedung baru RSUD adalah untuk hajat hidup orang banyak, sehingga kualitas bangunan mesti dijaga.

“Jangan sampai kualitas bangunan tidak baik, karena rumah sakit itu objek vital,” tegasnya.

Dwi menambahkan, bahwa instansi terkait sebaiknya melakukan pengawasan penuh terhadap proses lelang yang terjadi ULP agar intervensi tak mudah dilakukan.

“Saran saya lebih baik ULP melakukan evaluasi secara menyeluruh dan melakukan lelang ulang. Jangan sampai terkesan bahwa lelang dipaksakan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua ULP Kota Bogor Heni Nurliani menuturkan, sanggahan yang dilakukan pihak PT PP Urban, PT MAM Energindo dan PT Modern Widya Tehnical, terhadap proyek berkode tender 3142163, secara umum sudah ditanggapi sesuai mekanisme. “Sanggahan sudah dijawab sesuai mekanisme,” ungkapnya.

Masih kata Henny, kini proses proyek tersebut sedang ditindaklanjuti pihak RSUD dengan mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang Jasa (SPPBJ) “Pihak RSUD juga bakal memproses ini semua dengan SPPBJ,” tuturnya.

Sebelumnya, pemenang lelang pembangunan ruang perawatan di RSUD Kota Bogor yakni PT Trikencana Sakti Utama, mendapat sorotan tajam dari Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim.

Dedie yang juga mantan direktur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginginkan mega proyek RSUD Kota Bogor segera berjalan. Dia mengharapkan, pihak pemenang lelang tidak telat mengerjakan dan konstruksi bangunan sesuai dengan spesifikasi. 

Menurutnya, adanya catatan kecil perihal pemenang lelang di Bekasi beberapa tahun lalu ditekankan tidak terjadi di Kota Bogor dalam pembangunan 300 kamar rawat inap tersebut. Dedie melanjutkan, proyek RSUD itu sudah melalui tahap lelang dan pemenang lelang diharapkan dapat konsisten melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.(*)




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *