RUMPIN – Rencana pembangunan jalan angkutan tambang di tiga Kecamatan yaitu Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang Kabupaten Bogor akan terhubung dengan proyek baru Tol BSD-Balaraja nantinya. Demikian itu dikemukan oleh Eko Mujiarto sebagai Administrasi Pemerintah Setda Kabupaten Bogor, seusai melaksanakan peninjauan jalur angkutan tambang di Desa Mekarsari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, Kamis 11/7/2019.
Ketika ditemui bogoronline.com, Eko mengatakan, rencana jalur truk angkutan tambang akan terhubung dengan tol BSD-Balaraja. Menurut dia, setelah dari jalur khusus tambang, truk akan masuk ke Tol BSD- Balaraja di Tangerang, rencana ini dikoordinasikan dengan pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat untuk koordinasikan dengan Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.
“Pemerintah juga akan melibatkan para pengusaha transpoter dengan pengusaha tambang. Baik itu, PT perusahaan yang bergerak dibidang Properti (Perumahan) juga. Menurutnya, karna tanahnya ada yang sudah dimiliki perusahaan perumahan dan juga milik perusahan tambang, “imbuhnya.
Eko menjelaskan, terkait rencana pembangunan jalur tambang ini merupakan bagian dari mencarikan sulusi yang telah terjadi selama ini seperti, rawan kecelakaan, rawan kejahatan, jalan rusak dan kemacetan, kita sekaran mencari solusinya dengan menggunakan trase jalan baru khusus truk tambang.
“Jalan tambang ini, juga untuk kepentingan umum, nanti bisa digunakan oleh kendaraan lain (Masyarakat), tapi memang jalan ini dikhususkan untuk mengalihkan kendaraan tambang yang biasanya menggunakan jalan Kabupaten atau Provinsi yang ada saat ini. Nanti kita alihkan menggukan trase jalan tambang ini, “bebelnya.
Lanjut Eko menambahkan, dari awal titik enol truk angkutan tambang akan dimasukan kejalur tersebut yang akan melintasi di tiga Kecamatan yaitu, Cigudeg Rumpin dan Parungpanjang. Nanti, pintu masuk rencananya ada dua artenatif, pintu pertama di wilayah Cigudeg, dan pintu keduanya di Rumpin, tapi ini baru rencana.
Sekarang baru penjajakan, nanti data-data dari hasil dilapangan baru akan kita kaji dan baru kita ukur, berapah tanah milik kehutanan atau tanah PTPN dan berapa tanah milik PT atau perusahan-perusahan, atau tanah milik masyarakat, “kata dia.
“Sedangkan lebar kita rencanakan untuk trase jalan itu, sekarang baru dibuat FS dan DD oleh Provinsi Jawa Barat kita tunggu hasil dari Provinsi Jabar dan anggarannya dari Provinsi Jabar, “pungkas Eko Mujiarto. (Mul)
